TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan kekayaan intelektual dalam skala nasional hingga global. Hal ini diungkapkan Yasonna pada ajang World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-64 di Jenewa, Swiss.

“Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat, menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat,” kata Yasonna Laoly dalam Sidang Majelis Umum WIPO, sebagaimana keterangan tertulisnya, Kamis, 6 Juli 2023.

Ia menjelaskan Indonesia mendukung sistem kekayaan intelektual global, salah satunya melalui akses Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional. Menurutnya, kerja sama internasional di bidang kekayaan intelektual akan memberikan banyak manfaat.

“Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Yasonna. Dalam momen sidang WIPO ini, Indonesia akan melalukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang Pendirian Pusat Pelatihan Kekayaan Intelektual Nasional.

“Indonesia dan WIPO akan melakukan kerja sama mendirikan pusat pelatihan KI nasional untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI,” kata Yasonna.

Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung pada 6-14 Juli 2023. Sidang ini dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia merupakan satu dari 88 negara yang menyampaikan National Statementnya dalam sidang ini.

Pilihan Editor: PDIP Sebut Pertemuan Ganjar dengan Erick Thohir, Upaya Pendekatan ke Kandidat Cawapres