TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Kejaksaan Agung melakukan pelimpahan tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kepada jaksa penuntut umum. Dengan pelimpahan tahap II ini, berarti proses penyidikan terhadap Johnny di kasus korupsi pembangunan BTS 4G di Kominfo hampir selesai.

“Tim jaksa penyidik telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas perkara tersangka JGP,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, lewat keterangan tertulis, Jumat, 9 Juni 2023.

Ketut mengatakan pelimpahan itu dilakukan pada Jumat, 9 Juni 2023 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum yang akan menyidangkan kasus ini berasal dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Ketut, untuk kepentingan tahap penuntutan Johnny akan ditahan di Rutan Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari terhitung 9 Juni hingga 28 Juni 2023. Setelah serah terima ini, kata Ketut, jaksa penuntut umum akan menyiapkan surat dakwaan. Setelah surat dakwaan rampung, jaksa penuntut umum akan melakukan pelimpahan selanjutnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Tujuh tersangka

Kejagung menetapkan Johnny menjadi tersangka korupsi BTS 4G yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomuniasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Penetapan itu dilakukan Kejagung pada Rabu, 17 Mei 2023. Kejaksaan menduga sebagai Menkominfo politikus Partai Nasdem itu memiliki peran signifikan dalam proyek pembangunan menara pemancar tersebut.

Johnny disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara korupsi BTS 4G, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang menjadi tersangka. Selain Johnny, Kejaksaan juga menetapkan Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif; Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak; Direktur PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan; staf ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto; Account Director PT Hueawei Tech Investment Mukti Ali; dan pengusaha Windy Purnama.

Kejaksaan menduga para tersangka telah melakukan pemufakatan jahat berupa pengaturan tender dan penggelembungan harga. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menduga kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 8 triliun. Selain kerugian negara, Kejagung menduga terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara ini.

Pilihan Editor: Jokowi Jawab Singkat saat Ditanya Pengganti Johnny Plate di Kominfo