TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Khusus atau Satgassus Pencegahan Korupsi Polri memantau distribusi pupuk bersubsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, mulai 6-9 Juni 2023.

Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi, Herbert Nababan, mengatakan pemantauan ini dilakukan bersama Kepolisian Resor Karanganyar. Pemantauan ini, kata Herbert, agar program Pemerintah melalui Kementerian Pertanian tepat sasaran, digunakan secara optimal, dan tidak diselewengkan

“Tim juga melakukan kegiatan pengambilan sampel pupuk subsidi untuk diuji di laboratorium apakah sesuai standart atau tidak,” kata Herbert dalam keterangan resminya, Jumat, 9 Juni 2023.

Herbert mengatakan tim pemantauan dipimpin oleh Hotman Tambunan, Yulia Anastasia Fuada, Yudi Purnomo, Waldy Gagantika, Wahyu, termasuk dirinya. Tim Satgassus juga bekerja sama dengan tim dari Kementerian Pertanian yang dipimpin Yanti Ermawati selaku Koordinator Pupuk Bersubsidi.

Yudi Purnomo Harahap, anggota Satgassus lainnya mengatakan, dukungan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu tugas prioritas Polri dalam mendukung penuh program pemerintah dan perhatian Polri kepada Petani.

Yudi menuturkan, Kapolri memerintahkan secara khusus Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi. Selain itu, Satgassus juga mengantisipasi adanya penyelewengan di bidang ketahanan pangan.

“Sebab, jika korupsi dan penyelewengan terjadi maka tentu akan mengganggu ketahanan pangan nasional kita,” ujar Yudi.

Eks penyidik KPK itu mengatakan tim melakukan kunjungan ke salah satu kios pupuk untuk memastikan distribusi pupuk subsidi benar-benar sampai ke Petani. Selain itu, tim juga mengecek fisik bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementan.

Hotman Tambunan, selaku ketua tim, menyatakan terdapat beberapa temuan Satgassus. Ia mengatakan Kabupaten Karang Anyar pada 2023 berencana menggunakan kartu tani 100 persen untuk pupuk bersubsidi, tetapi masih banyak petani yang belum mendapatkan kartu tani.

“Kemudian, masih ada data petani di E-Alokasi tapi tidak pernah menebus pupuk sejak 2020, 2021, 2022,” ujarnya.

Adapun terkait dengan alat dan mesin pertanian, tim menemukan sejumlah alat dan mesin pra dan pascapanen yang diperoleh pada 2020 atau sebelumnya, sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi serta teronggok di gudang.

“Ada Alsintan penerimaan 2020 ke bawah belum dilengkapi dengan data administrasi sehingga tidak jelas kepemilikan Alsintan tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ditemukan alat dan mesin pertanian penerimaan Desember 2022 yang sampai saat ini tidak bisa dipakai karena spesifikasinya tidak cocok dengan kondisi setempat.

Atas temuan ini, Satgassus menyarankan Pemda Karanganyar agar berkoordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia untuk pembagian kartu tani agar jangan sampai menyulitkan petani. Kemudian, Satgassus menyarankan Pemda Kabupaten Karanganyar selalu memperbaiki data petani penerima pupuk bersubsidi

Adapun terkait bantuan alat dan mesin pertanian, Satgassus merekomendasikan agar alat dan mesin pertanian yang sudah mencapai umur ekonomisnya, rusak berat dan tidak memungkinkan, agar diperbaiki dengan berkoordinasi bersama Kementan pusat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kami juga menyarankan agar Dinas Pertanian melengkapi seluruh administrasi untuk semua alsintan yang diterima oleh Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar sehingga jelas kepemilikan alsintan tersebut,” ujar Herbert.

Sedangkan untuk alat pertanian yang tidak cocok, Satgassus menyarankan agar Pemda Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian pusat untuk modifikasi sehingga petani bisa menggunakannya.