TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi akan memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto perihal proposal damai Indonesia yang dikirim ke Ukraina. Jokowi pastikan bahwa proposal tersebut atas insiatif Prabowo sendiri.

"Nanti hari ini atau besok akan saya undang. Minta penjelasan apa yang Menhan sampaikan," katanya saat konferensi pers usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP III, di Sekolah Partai DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023.

Jokowi mengaku bahwa dirinya belum ada bertemu dengan Prabowo. Sehingga, ia tidak bisa banyak mengungkap isi dari proposal damai tersebut.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan ide resolusi damai konflik Rusia dan Ukraina dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Diagolog 2023 di Singapura.

Prabowo mengundang pejabat pemimpin lembaga pertahanan dan militer dari seluruh dunia, dan ia pun menyerukan deklarasi yang bertujuan untuk menghentikan permusuhan Rusia dan Ukraina.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menjabarkan multipoin rencana termasuk serangan amunisi dari kedua belah pihak dan membangun zona demiliterisasi dengan mundur sejauh 15 kilometer (kira-kira 10 mil) dari posisi depan masing-masing negara.

Zona demiliterisasi itu kata Prabowo, harus diawasi oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikirimkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Referendum PBB diadakan untuk memastikan objektivitas harapan mayoritas penduduk di wilayah bersengketa.

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demiliterisasi adalah proses militer yang berhenti, pembebasan dari sifat-sifat kemiliteran dan melepaskan kekuasaan atau pendudukan di suatu daerah. Sedangkan menurut jurnal.ugm.ac.id, demiliterisasi bertujuan untuk menghilangkan penindasan terhadap kelas sosial bawah tanpa membatasi ruang instrumen militer.

“Saya mengusulkan supaya Dialog Shangri-La ini menemukan modus yang tepat deklarasi secara sukarela mendesak Ukraina dan Rusia untuk memulai negosiasi”, tegas Prabowo.

Diketahui, proposal Indonesia adalah hasil dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Moskow dan Kyiv pada akhir Juni 2022 lalu. Sebagai pemimpin negara, Jokowi menawarkan opsi sebagai perantara perdamaian dan menghidupkan kembali pembicaraan tentang penghentian konflik. Ia juga ditunjuk sebagai ketua kelompok ekonomi besar G20 waktu itu.

Pro Kontra Usulan Prabowo

Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Rezkinov menolak gagasan Prabowo Subianto. Dilansir dari Al Arabiya dan dikutip dari AFP, Oleksii yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau International Institute for Strategic Studies (IISS) selama dua hari menyampaikan bahwa ide tersebut dianggap ‘aneh’.

“Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan dari Indonesia. Kami tidak membutuhkan mediator datang kepada kami dengan membawa rencana aneh ini," katanya.

Lebih lanjut, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina Oleg Nikolenko menuturkan bahwa turut menampik usulan itu. Menurutnya, seharusnya Rusia yang harus menarik pasukan dari daerah teritorial negara yang dipimpin oleh Volodymyr Zelenskyy tersebut.

Rusia dianggap melancarkan tindakan agresi, menduduki wilayah Ukraina, dan setiap proposal memberi kesempatan musuh untuk memperkuat diri. Sementara itu, perwakilan negara yang dikepalai Vladimir Putin menepis tuduhan Ukraina mengenai kejahatan perang dan genosida.

Selain dari negara yang terlibat perang, kritikan juga datang dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell Fontelles. “Kita harus membawa perdamaian, tetapi harus menjadi perdamaian yang adil, bukannya perdamaian dengan penyerahan," ujarnya.

Pilihan Editor: Momen Mesra Jokowi dan Megawati di Rakernas: Berdampingan saat Foto Bersama hingga Salam Metal