TEMPO.CO, Jakarta - Polri kini membuat aturan personel kepolisian lalu lintas yang melakukan tilang atau menindak pelanggaran harus memiliki sertifikasi khusus. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan mengatakan aturan ini berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/830/ Tanggal 12 April 2023.

“Penindakan pelanggar lalu lintas hanya bisa dilakukan oleh petugas yang telah memiliki keputusan penyidik pembantu atau telah bersertifikasi petugas penindakan pelanggar lalu lintas,” kata Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers, Senin, 22 Mei 2023.

Selain itu, lanjut Ramadhan, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2010 poin 5, yang menyebut petugas penindakan harus memiliki kemampuan atau kompetensi di bidangnya. Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 15 menyebut penyelenggaraan petugas pelayanan publik berkewajiban memiliki sertifikat atau kompetensi di bidangnya.

“Sedangkan sertifikasi petugas penindak pelanggar lalu lintas dapat diikuti oleh setiap anggota Polri berpangkat Bintara, Pama, dan Pamen yang telah bertugas pada fungsi lalu lintas minimal satu tahun,” ujarnya.

Ramadhan menjelaskan sertifikasi ini untuk mewujudkan profesionalitas petugas penindak pelanggaran. Selain itu, Korps Lalu Lintas Polri sebagai pembina fungsi lalu lintas secara terus-menerus memberikan pelatihan peningkatan profesionalisme personelnya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho menyatakan tidak semua polisi lalu lintas bisa melakukan tilang manual terhadap pengguna jalan. Menurut Sandi Nugroho, ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh polisi lalu lintas untuk melakukan penilangan manual tersebut.

“Petugas lalu lintas yang boleh melakukan tilang manual dalam situasi tertentu ada 3 kriteria,” kata dia lewat pesan teks, Ahad, 21 Mei 2023.

Syarat pertama, petugas tersebut harus dilengkapi dengan surat perintah sebagai penindak penegakan ketertiban dan disiplin berlalu lintas. Selain itu personel tersebut juga harus mendapatkan sertifikasi penindak pelanggaran lalu lintas. Terakhir, petugas itu juga harus mendapatkan sertifikasi penegakan hukum lalu lintas. “Mendapatkan sertifikasi gakkum lantas,” kata Sandi.

Polri kembali memberlakukan tilang manual setelah sempat mempraktikkan tilang elektronik. Tilang manual kembali dilaksanakan karena tilang elektronik dinilai belum efektif dalam mencegah pelanggaran lalu lintas. Yang terjadi justru sebaliknya, pengguna jalan seperti merasa bebas menerabas aturan.

EKA YUDHA SAPUTRA | M ROSSENO AJI

Pilihan Editor: Ragam Kritik BEM UI: Jokowi King of Lip Service, Meme Tikus Puan Maharani hingga Jokowi Milik Partai