KPK Cecar Mario Dandy soal Mobil Jeep Rubicon

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Selasa, 23 Mei 2023 11:21 WIB

Tersangka Mario Dandy Satriyo saat melakukan adegan rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora di Perumahan Green Permata Residences, Pesanggrahan, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan mobil mewah saat memeriksa anak mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo. KPK menyatakan mobil mewah tersebut kerap dipamerkan di akun media sosial Mario.

“Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan mobil mewah yang pernah dipamerkan melalui akun media sosial milik yang bersangkutan,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa, 23 Mei 2023.

Mobil yang dimaksud Ali adalah Jeep Wrangler Rubicon. Mobil berwarna hitam inilah yang menjadi awal mula kasus korupsi Rafael Alun terungkap. Mario Dandy menggunakan mobil tersebut tatkala melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja, David Ozora. Mobil tersebut kemudian menjadi sorotan warganet karena kerap dipamerkan oleh Mario di akun media sosialnya.

Dari sorotan gaya hidup Mario, warganet beralih mengulik harta si ayah, Rafael Alun Trisambodo. Berdasarkan penelusuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Rafael diketahui memiliki aset senilai Rp 56 miliar. Harta itu dinilai tak wajar untuk Rafael selaku pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Setelah kasus ini viral, KPK kemudian memanggil Rafael untuk diklarifikasi mengenai harta kekayaannya. Mobil Jeep Rubicon itu menjadi salah satu temuan KPK. Dari hasil penelusuran, ternyata pemilik kendaraan yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendraaan bertempat tinggal di gang sempit.

Advertising
Advertising

Dari temuan tentang mobil mewah itu dan hasil penelusuran lainnya, KPK menaikkan kasus ini ke penyidikan dan menetapkan Rafael menjadi tersangka gratifikasi pada 30 Maret 2023. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I sejak 2011. Gratifikasi diterima diduga terkait pengkondisian hasil pemeriksaan pajak terhadap perusahaan bermasalah.

KPK menduga Rafael menggunakan perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Artha Mega Ekadhana untuk menerima uang tersebut. Dalam proses penyidikan, KPK menyita berbagai tas mewah dan safe deposit box berisi Rp 32 miliar. Belakangan, KPK juga menetapkan Rafael menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang.

Penyidik KPK memeriksa Mario Dandy Satriyo dalam proses penyidikan kasus yang menjerat ayahnya tersebut. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Mario Dandy Satriyo di Polda Metro Jaya pada Senin, 22 Mei 2023. Mario saat ini berstatus tahanan Polda Metro Jaya dalam kasus penganiayaan. Dalam pemeriksaan itu, Ali mengatakan Mario bersedia menuangkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan. “Saksi hadir dan bersedia memberikan keterangan dalam BAP,” kata Ali.

Saksi Lain

Selain Mario, KPK juga memeriksa 3 saksi lainnya di Gedung Merah Putih, KPK pada Senin 22 Mei 2023. Ketiga saksi itu punya latar belakang swasta, yakni Oki Hendarsanti, Ujeng Arsatoko dan Jeffry Amsar. Ali mengatakan penyidik mencecar saksi soal pendirian perusahaan konsultan pajak milik Rafael.

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pendirian perusahaan konsultan pajak oleh tersangka RAT yang digunakan untuk mengondisikan temuan pajak dari para wajib pajak yang bermasalah,” kata dia.

Pilihan Editor: Ragam Kritik BEM UI: Jokowi King of Lip Service, Meme Tikus Puan Maharani hingga Jokowi Milik Partai

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

18 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

21 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya