TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang menyebut media sosial Twitter organisasinya diretas oleh orang tak dikenal setelah mereka melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi. BEM UI mempermasalahkan sikap presiden yang dinilai tak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Melki menyatakan mereka mengunggah kritikan berjudul "Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat" pada Ahad kemarin. Setelah itu, mereka menemukan semua gawai yang terhubung dengan akun twitter tersebut melakukan aktivitas log out atau keluar.

"Semua perangkat yang login twitter resmi BEM UI tiba-tiba ter-logout semalam dan hingga kini kami masih berkutat di proses masuk," ujar Melki kepada Tempo, Senin, 22 Mei 2023.

Melki menyebut peretasan terjadi sejak malam kemarin hingga sekarang. Ia menduga upaya peretasan ini merupakan bagian dari pembungkaman terhadap kritik yang disampaikan.

"Kami BEM UI sekali lagi menegaskan, upaya pembungkaman apapun terhadap kami, tidak akan membuat kami menjadi takut dan terdiam," kata Melki.

Melki menyebut upaya penekanan ini menjadikan BEM UI semakin yakin berada di jalan perjuangan yang tepat. Ia mengimbau kepada masyarakat jika ada publikasi yang mencurigakan dari media sosial BEM UI, dapat segera melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke pihaknya.

Jokowi dituding tidak netral menuju Pemilu 2024

Sebelumnya, BEM UI melontarkan kritik tentang langkah Jokowi yang dinilai tidak netral dalam Pilpres 2024. Menurut mereka, Jokowi telah beberapa kali secara terang-terangan menunjukan sikap yang tidak netral.

Seperti berkali-kali menyatakan dukungan kepada sejumlah bakal calon presiden (Bacapres) dan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan partai politik. Padahal sebagai seorang pemimpin pilihan rakyat, menurut BEM UI, Jokowi seharusnya mengutamakan pelayanan kepada rakyat dan menggunakan segala fasilitas yang dimiliki untuk memperlancar pelayanan kepada rakyat, bukan kepada partai politik.

Oleh karena itu, BEM UI menyatakan tidak bakal membiarkan penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden begitu saja.

"Kesengajaan yang dilakukan oleh presiden melalui tindakannya yang berkali-kali mementingkan partai bisa merusak demokrasi di Indonesia. Apabila dibiarkan terus-menerus, presiden hanya akan menjadi petugas partai, bukan menjadi pelayan rakyat," tulis BEM UI.

Presiden Jokowi memang dianggap kerap memberikan dukungan terhadap Bacapres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, dan Bacapres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dukungan itu terlihat dari berbagai pidato yang dia sampaikan maupun kesempatan yang diberikan kepada dua orang itu untuk mendampinginya di berbagai daerah.

M JULNIS FIRMANSYAH|TIKA AYU