INFO NASIONAL – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjabarkan kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat tampil dalam Simposium Internasional Advancing the Global Health Agenda - From Nagasaki to The Worid yang diinisiasi World Bank Group dan Joint Learning Network, belum lama ini.

Ghufron menuturkan, cakupan manfaat Program JKN yang komprehensif membuat kepesertaan Program JKN sukses menjangkau lebih dari 90 persen penduduk Indonesia dalam waktu kurang dari 10 tahun.

Melalui Universal Health Coverage (UHC) Program JKN, negara memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang setara dan berkualitas.

Program JKN juga terbukti mengurangi porsi pengeluaran out of pocket (OOP) dalam total belanja kesehatan hingga menjadi setengahnya, dari 49 persen menjadi 25 persen hanya dalam delapan tahun dalam rentang periode 2013 hingga 2021.

"Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran yang hanya dapat dicapai oleh beberapa negara multi payer. Indonesia mengkonsolidasikan lebih dari 300 kumpulan risiko (risk pools) ke dalam satu risk pool, sehingga memungkinkan subsidi dari yang sehat ke yang sakit, dari populasi yang bekerja hingga yang tidak bekerja,” ujar Ghufron.

BPJS Kesehatan dihadirkan negara sebagai single payer layanan kesehatan untuk memaksimalkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan Program JKN. “Dalam sistem jaminan sosial Jepang, setiap pasien harus membayar 30 persen dari total biaya setiap kunjungan pasien ke rumah sakit. Hal ini dapat mendorong perawatan yang tidak perlu atau berlebihan (over treatment)," kata dia.

Ghufron turut menjabarkan sejumlah langkah yang diambil untuk menjaga keberlangsungan Program JKN. Misalnya, melalui intensifikasi pengumpulan iuran peserta JKN dengan mengembangkan lebih dari 950.000 saluran pembayaran, seperti autodebit, fasilitas jaringan perbankan mitra BPJS Kesehatan (ATM, mobile banking, internet banking), gerai minimarket, Kader JKN, dan sebagainya.

Kemudian, BPJS Kesehatan mengembangkan inovasi pembiayaan melalui Program Donasi JKN dengan melibatkan filantropi/badan usaha sebagai donaturnya. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan regulasi yang mengatur agar 37,5 persen pembayaran pajak tembakau dari produksi tembakau pemerintah daerah dialokasikan untuk iuran Program JKN.

Ghufron juga menilai bahwa pandemi Covid-19 telah meningkatkan kesadaran untuk memperkuat kesiapsiagaan sistem kesehatan negara. Selama tahun 2020 hingga tahun 2022, Indonesia muncul sebagai negara yang paling parah terkena dampak Covid-19 di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Indonesia merespons dengan kuat, terutama di bidang vaksinasi. Hal ini tak lepas dari peran sistem yang dibangun oleh BPJS Kesehatan. Melalui Aplikasi P-Care yang digunakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mitra BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, proses vaksinasi Covid-19 pun bisa berjalan dengan lebih cepat.

"Ekosistem kesehatan digital berkembang pesat meningkat, termasuk telemedicine. Saat ini peserta JKN tidak perlu lagi mengantre lama di fasilitas kesehatan, sebab bisa mengambil nomor antrean secara online di mana saja melalui Aplikasi Mobile JKN. Waktu tunggu antrean di fasilitas kesehatan berkurang dari rata-rata 6 jam pada tahun 2020 menjadi 2,5 jam pada tahun 2023. Layanan promosi, pencegahan, skrining dan konsultasi diperkuat, sehingga bukan hanya peserta JKN yang sakit saja yang dapat memanfaatkan layanan JKN tetapi juga yang sehat dapat memanfaatkannya," tutur Ghufron.

Simposium Internasional turut menghadirkan Prof. Kara Hanson mewakili Nagasaki University dan London School of Hygiene and Tropical Medicines Country, serta tokoh-tokoh ternama lainnya yang merupakan perwakilan dari beberapa negara lintas benua. (*)