Begini Tanggapan DPR soal KPK Wacanakan Koruptor Ditahan di Lapas Nusakambangan

Rabu, 10 Mei 2023 11:40 WIB

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani saat memberikan keterangan pers terkait pemberhentian Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2022. Musyawarah Kerja Nasional PPP di Serang Senin dini hari, memutuskan menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut usulan pemindahan tempat tahanan narapidana korupsi ke Lapas Nusakambangan perlu dikaji lebih lanjut. Ia mengatakan Komisi III perlu mendengarkan konsep tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara langsung.

"Soal rekomendasi KPK terkait dengan terpidana kasus korupsi itu tentu perlu dikaji dengan kepala dingin. Nanti di Komisi III sewaktu RDP (Rapat Dengar Pendapat) kami dengarkan dulu konsep KPK secara menyeluruh," kata Arsul pada Rabu 10 Mei 2023.

Ingin dengar pendapat KPK dan Kemenkumham

Arsul menyebut Komisi Hukum DPR siap mendengar langsung pemaparan rencana tersebut dari KPK. Termasuk, kata dia, DPR akan meminta penjelasan dari KPK mengenai hal teknis dan non-teknis dari wacana tersebut.

"Termasuk arah dan tujuannya seperti apa. Yang jelas kan kasus korupsi itu terdiri dari yang kelas teri sampai dengan yang kelas kakap karena melibatkan jumlah kerugian negara yg besar dan merupakan perbuatan berlanjut," ujar dia.

Selain itu, Arsul juga mengatakan Komisi III juga akan mendengar pendapat dari beberapa lembaga lain terkait terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sebab, menurut dia, secara undang-undang, kewenangan terkait narapidana merupakan milik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Advertising
Advertising

"Nah kita dengar jugg nanti bagaimana pandangan Ditjen Pas dan Kemenkumham soal rekomendasi KPK. Jadi kita pastikan juga bahwa masing-masing kelembagaan selain kita dengarkan juga tidak ada yang dilangkahi," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan atau PPP tersebut.

Berikan efek jera

Sebelumnya, KPK mengeluarkan sebuah kajian terkait permasalahan tata kelola lembaga permasyarakatan di Indonesia. Intisari hasil kajian KPK tersebut kemudian dibagikan melalui akun Instagram resmi KPK @official.kpk pada Selasa 9 Mei 2023 lalu.

Dalam temuan tersebut, KPK menemukan sejumlah permasalahan yang ada dalam tata kelola lapas. Salah satunya adalah pengistimewaan narapidana korupsi di dalam Lapas.

KPK juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi dari temuan masalah tersebut. Salah satunya adalah penempatan narapidana korupsi di Lapas Nusakambangan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan rekomendasi kajian tersebut dimaksudkan agar menimbulkan efek ketakutan bagi para calon koruptor. “Tentu itu adalah sebuah kajian. Kalau hanya dipidana penjara di tempat lain mungkin dianggap biasa sehingga perlu dibuat lebih menakutkan untuk menimbulkan efek jera,” ujar dia pada Selasa 9 Mei 2023.

Pilihan Editor: KPK Ungkap Alasan Munculkan Wacana Napi Korupsi Ditahan di Lapas Nusakambangan

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

4 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

4 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

5 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

10 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

13 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya