Wakil Bupati Mundur, Pemerintah Kabupaten Lingga Timpang

Reporter

Antara

Selasa, 9 Mei 2023 21:04 WIB

Pelajar SD 005 Singkep Selatan tengah berada di halaman depan sekolah mereka di Pulau Berhala, Lingga, Kepulauan Riau, Selasa, 6 November 2018. Pendidikan anak-anak nelayan di salah satu gugusan pulau terluar di Kepulauan Riau tersebut hanya sampai sekolah dasar. Untuk melanjutkan ke tingkatan di atasnya, mereka harus pindah ke pulau lain dengan jarak terdekat mencapai 1,5 jam perjalanan menggunakan kapal. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

TEMPO.CO, Tanjungpinang- Wakil Bupati Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Neko Wesha Pawelloy, menyatakan mundur dari jabatannya. Pengunduran diri ditandai dengan penyerahan surat ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

"Tentu ini bukan pilihan yang sulit, karena mundurnya kami sebagai wakil bupati bukan akhir untuk mengemban amanah dan berjuang demi masyarakat. Justru ini adalah langkah awal untuk bekerja makin keras lagi di level yang lebih tinggi dalam menjaga amanah masyarakat yang kami cintai,” ujar Neko saat dihubungi, Selasa, 9 Mei 2023.

Neko menyerahkan surat pengunduran diri Senin kemarin, 8 Mei. Selanjutnya ia mengikuti sidang paripurna di DPRD Kabupaten Lingga untuk menjelaskan alasan pengunduran diri tersebut. Ia berharap proses pengundurannya dapat dipercepat, dimudahkan dan dilancarkan.

Neko berujar setelah mundur ia tetap berjuang melalui jalur politik lain dengan tujuan mengedepankan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang lebih luas. "Permohonan pamit diri ini beriring maaf apabila ada salah ucap, salah tingkah, dan perbuatan selama kami menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan kepada saya dalam kapasitas diri sebagai Wakil Bupati Lingga,” ujarnya.

Selama menjabat sebagai Wakil Bupati Lingga dan sebelumnya anggota DPRD Lingga, politikus muda tersebut dikenal rutin turun ke lapangan, berkeliling mulai dari daerah pelosok desa sampai pulau-pulau terluar yang ada di Lingga.

Neko mengaku mendapat banyak pengaduan masyarakat tentang berbagai kebutuhan infrastruktur pendukung di Lingga yang bisa dikatakan masih jauh dari harapan bersama.

Hal itu pula, menurutnya, membuat pembangunan di Lingga menjadi terhambat. Belum lagi gesekan politik yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat dan pembangunan. "Dengan pertimbangan itu, tentu kami punya alasan yang kuat untuk mengundurkan diri, dan berjuang di level yang lebih tinggi lagi,” ujar Neko.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lingga Muhammad Nizar yang telah menerimanya sebagai wakil bupati. Demikian juga dengan para kepala dinas, staf, ASN hingga jajaran anggota DPRD Lingga. Neko pun mengajak seluruh masyarakat Lingga bersama-sama mendoakan supaya daerah berjuluk 'Bunda Tanah Melayu" itu semakin maju dan sejahtera.

Advertising
Advertising

Dia juga memohon doa dan dukungan agar mampu terus berbuat mendongkrak kemajuan pembangunan Lingga, Kepulauan Riau, yang lebih baik ke depannya. “Dalam berpolitik itu tak ada kata stagnan dan tak ada kata akhir. Semua akan mengalir, berproses, menemukan arah dan jalannya sendiri-sendiri," kata Neko.

Pilihan Editor: Makanan Sagu di Lingga, Kuliner Khas yang Mulai Hilang

Berita terkait

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

16 jam lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

1 hari lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

1 hari lalu

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.

Baca Selengkapnya

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

2 hari lalu

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Salah satu syarat calon pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah harus lulus seleksi sebagai calon mahasiswa kampus PKN STAN.

Baca Selengkapnya

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

3 hari lalu

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.

Baca Selengkapnya

Berkunjung ke Pulau Belakang Padang Batam setelah Pulau Penawar Rindu Itu Bersolek

3 hari lalu

Berkunjung ke Pulau Belakang Padang Batam setelah Pulau Penawar Rindu Itu Bersolek

Wisatawan atau masyarakat Batam sering kali sengaja datang ke Pulau Belakang Padang hanya untuk sarapan pagi atau ngopi sambil melepas rindu

Baca Selengkapnya

Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

4 hari lalu

Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

Sejak Oktober 2023 lalu, Pemerintah telah mengumumkan keputusan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara atau IKN

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

4 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

4 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya