TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons soal adanya dua perempuan yang diduga berupaya masuk ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin pagi, 8 Mei 2023. Keduanya dilaporkan ingin mengadu ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melaporkan masalah investasi asuransi.

"Kami baru dengar, tapi kalau ada yang begitu, ya datang ke KSP deh. Itu adalah serambi keputusan-keputusan strategis presiden di bawah Pak Moeldoko. Datanglah ke KSP," kata Ngabalin kepada wartawan, Senin, 8 Mei 2023.

Menurut Ngabalin, masyarakat bisa datang ke KSP bila ada masalah-masalah yang ingin mereka sampaikan ke Jokowi. "Tidak ada yang tertutup, pemerintah Presiden Jokowi terbuka," ujarnya.

Menurut Ngabalin, masyarakat boleh saja masuk ke Istana asal diberitahu lebih awal agar pihaknya bisa mengatur dengan pihak protokol dan Paspampres. Sebab, kata dia, jadwal presiden begitu penuh dan sudah tersusun rapi.

"Jadi kalau tiba-tiba ada yang mendadak lebih awal kami dikasih tahu. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa diurus," ujarnya.

Sebelumnya, dua orang perempuan berupaya masuk Istana Negara pukul 10.45 WIB. Kapolsek Metro Gambir Komisaris Polisi Mugia Yarry Junanda mengatakan, keduanya ingin menemui Jokowi.

"Satu perempuan inisial N (36 tahun) mau mengadukan permasalahan penggelapan di NTB dan M (47 tahun) mengadukan terkait investasi asuransi," ujar Mugi saat dihubungi, Senin, 8 Mei 2023.

Dia bercerita, N dan M menuju Istana Negara melalui Jalan Medan Merdeka Barat. Tetapi perjalanan mereka dihalau petugas yang berjaga.

Pada waktu menjelang siang itu, kebetulan sedang ada aksi penolakan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan. Akses jalan menuju Istana Negara itu ditutup dengan beton berkawat.

Tetapi Mugi memastikan mereka bukan penyusup yang memanfaatkan kesempatan. "Nggak ada indikasi memanfaatkan momen unjuk rasa tadi pagi," kata perwira menengah Polri tersebut.

FAJAR | FAIZ ZAKI

Pilihan Editor: PDIP Respons Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan yang Minta Pemerintah Netral