PAN Minta Presiden Jokowi Jadi Tuan Rumah Pertemuan Koalisi Kebangsaan

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Febriyan

Jumat, 28 April 2023 07:32 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di kediaman Airlangga Hartarto, di Jakarta, Kamis, 27 April 2023. Sebelumnya, PPP yang merupakan anggota KIB, menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas berharap Presiden Jokowi mau menjadi tuan rumah dalam pembahasan pembentukan Koalisi Kebangsaan. Koalisi tersebut digadang-gadang berisi partai pengusung pemerintahan minus Partai NasDem.

Zulhas menyatakan bahwa masalah Koalisi Kebangsaan menjadi salah satu bahasan dalam persamuhan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di kediaman Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, pada Kamis malam kemarin, 27 April 2023.

“Dalam waktu dekat kita berharap nanti koalisi pemerintah tentu diundang oleh tuan rumahnya, kita minta Pak Presiden,” kata Zulhas usai pertemuan itu.

Gagasan Koalisi Kebangsaan mencuat usai Presiden Jokowi merestui peleburan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi KIR digawangi oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, sementara KIB terdiri atas Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Zulhas menjelaskan, rencana pertemuan Koalisi Kebangsaan ini bakal membahas keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

“Yang sudah bagus tentu, kalau yang belum bagaimana nanti memperbaikinya,” kata dia.

Golkar sebut peta koalisi masih cair

Advertising
Advertising

Senada dengan Zulhas, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut partainya bakal menggelar komunikasi lanjutan dengan parpol koalisi besar. Menurut dia, saat ini peta koalisi masih cair sehingga komunikasi dengan parpol lain mesti terus dijalin.

“Karena tujuan KIB membangun Indonesia yang lebih kuat, yang mandiri, dan juga membangun persatuan di antara kita,” ujar Airlangga.

Airlangga mengaku pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Presiden ihwal pertemuan lanjutan Koalisi Kebangsaan.

“Nanti akan dijadwalkan dan sudah dikomunikasikan,” kata Menteri Perekonomian tersebut.

Golkar dan PAN dengarkan keputusan PPP usung Ganjar Pranowo

Dalam pertemuan itu, Zulhas dan Airlangga juga mendengarkan penjelasan dari Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, soal keputusan mereka mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Zulhas dan Airlangga sama-sama menghormati keputusan PPP tersebut.

Golkar di sisi lain, sudah sejak jauh hari mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden mereka, sementara PAN belum menentukan siapa calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Akan tetapi dalam berbagai kesempatan Zulhas tampak memberikan sinyal dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir untuk maju pada Pilpres 2024.

PDIP sebagai partai yang menaungi Ganjar di sisi lain, belum menentukan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi kadernya tersebut. Sementara Presiden Jokowi sempat memberikan sinyal kepada Ganjar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk berpasangan.

Berita terkait

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

28 menit lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

Ragam Respons Anggota Dewan soal Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

55 menit lalu

Ragam Respons Anggota Dewan soal Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

Sejumlah anggota dewan berikut ini memberikan respons terkait polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal di Sejumlah PTNBH.

Baca Selengkapnya

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

2 jam lalu

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

3 jam lalu

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

3 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

3 jam lalu

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

3 jam lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

4 jam lalu

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?

Baca Selengkapnya

Golkar Pastikan Ridwan Kamil Maju Pilgub Jawa Barat Bukan Jakarta?

4 jam lalu

Golkar Pastikan Ridwan Kamil Maju Pilgub Jawa Barat Bukan Jakarta?

Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Golkar, Ridwan Kamil sempat menjadi calon orang nomor satu di Jakarta dari partai itu.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

5 jam lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya