Kuasa Hukum Dito Mahendra Sebut Dokumen Senjata Api Kliennya Dikeluarkan oleh Kodam Diponegoro
Reporter
Eka Yudha Saputra
Editor
Febriyan
Kamis, 6 April 2023 18:12 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Dito Mahendra Sampurno, Abu Said Pelu, mendatangi Bareskrim Polri untuk menyampaikan salinan dokumen sembilan senjata api yang disebut ilegal oleh penyidik pada Kamis, 6 April 2023.
Abu mengatakan surat enam senjata itu dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer IV/Diponegoro. Sementara itu, ia menyebut tiga senjata lain merupakan airsoft gun sehingga tidak memerlukan surat izin. Ia pun membawa enam surat tersebut untuk diverifikasi oleh penyidik. Menurutnya, penyidik menyebut sembilan senjata itu ilegal karena belum melihat identitasnya.
“Surat itu dari Kodam Diponegoro. Kami tidak punya kapasitas yang cukup untuk memverifikasi itu,” kata Abu saat ditemui di gedung Bareskrim, Kamis, 6 April 2023.
Kuasa hukum Dito sebut semua senjata api kliennya legal
Abu tidak mengetahui kapan Dito memiliki senjata api tersebut. Namun ia mengatakan 15 senjata yang ditemukan di rumah kliennya legal.
“Semuanya legal. Jadi ada 15. Tiga itu airsoft gun jadi itu tidak perlu ada izin. 12 organik dan semuanya punya surat,” tuturnya.
Abu juga mengungkap kedatangannya ke Bareskrim sekaligus meminta penundaan pemeriksaan kliennya terkait kepemilkan senjata.
“Penyidik tidak berkeberatan untuk itu. Nanti kita tentukan bersama-sama waktu yang pas untuk itu,” tuturnya.
Bareskrim sebut 9 dari 15 senjata api Dito ilegal
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri hari ini memanggil kembali Dito Mahendra Sampurno untuk diperiksa dalam perkara kepemilikan sembilan senjata api ilegal. Pasalnya, penyidik telah memanggil Dito pada Senin kemarin, namun Dito mangkir panggilan tersebut.
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memastikan sembilan dari 15 pucuk senjata api yang ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah Dito Mahendra Sampurno 13 Maret lalu berstatus ilegal atau tanpa dokumen izin kepemilikan.
“Dari hasil pendataan di dapat 9 jenis senjata api ilegal atau tidak dilengkapi dengan dokumen/surat izin,” kata Djuhandhani.
Adapun rincian 9 senjata yang dinyatakan ilegal, antara lain 1 pucuk Pistol Glock 17, 1 pucuk Revolver S&W, 1 pucuk Pistol Glock 19 Zev, 1 pucuk Pistol Angstatd Arms, 1 pucuk Senapan Noveske Refleworks, 1 pucuk Senapan AK 101, 1 pucuk senapan Heckler & Koch G 36, 1 pucuk Pistol Heckler & Koch MP 5, dan 1 pucuk senapan angin Walther.
Apabila terbukti bersalah, Dito Mahendra terancam dijerat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terkait Kepemilikan Senjata Api oleh Sipil dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
Selanjutnya, senjata Dito didapatkan oleh penyidik KPK
<!--more-->
Lima belas senjata api itu ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah kediaman Dito pada pertengahan Maret 2023. KPK menggeledah rumah Dito dalam pengusutan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman.
“Penggeledahan ini terkait dengan penanganan perkara dugaan TPK dan TPPU sdr. NHD. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik diantaranya menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis,” ujar Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Jum’at, 17 Maret 2023.
Majalah Tempo edisi 5 Februari 2023 menyebutkan terdapat dana haram Nurhadi mengali ke Dito Mahendra. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, Dito diduga menerima aliran dana dari Nurhadi melalui orang kepercayaannya di Surabaya.
Uang ditransfer secara bertahap dalam kurun waktu Februari hingga Mei 2016. Pada 20 Februari misalnya, Dito diduga menerima Rp 200 juta dari orang kepercayaan itu melalui salah satu bank pelat merah. Transfer terus berlanjut. Dua pekan berselang orang kepercayaan itu kembali menyetorkan Rp 400 juta kepada Dito. Pada akhir Maret, Ia juga mengirim Rp 200 juta. Pada April, nominal uang yang ditransfer makin besar, yakni Rp 750 juta.
KPK sebelumnya juga telah memanggil Dito Mahendra sebanyak tiga kali dalam perkara TPPU Nurhadi, namun selalu mangkir. Dito baru memenuhi panggilan KPK pada Senin, 6 Februari 2023. Dito menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Setelah pemeriksaan, Dito bungkam ketika ditanyai awak media.
EKA YUDHA SAPUTRA | MIRZA BAGASKARA