TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu, 5 April 2023. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mengklarifikasi perusahaan konsultan pajak yang diduga dimiliki olehnya.

Berdasarkan pantauan, pegawai pajak yang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK baru satu orang. Pegawai pajak tersebut bernama Dendy Heriyanto.

Dendy tiba di Gedung Merah Putih KPK bersama sang istri. Ia kemudian masuk ke ruang pemeriksaan dengan Direktorat LHKPN pada pukul 08.40 WIB.

Berdasarkan pantauan, Dendy dan istrinya kompak mengenakan pakaian berwarna abu-abu. Keduanya juga menggunakan masker yang menutupi sebagian besar wajah mereka.

Dendy juga terlihat membawa tas selempang berwarna hitam bersamanya. Selain itu, ia juga terlihat membawa lembaran kertas yang ia bawa bersamanya masuk ke ruang pemeriksaan.

Meski begitu, KPK sendiri belum menurunkan keterangan resmi mengenai pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menyebut adanya 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup. Dua perusahaan diantaranya adalah perusahaan penyedia jasa konsultan pajak.

Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan sempat mengatakan dua pegawai pajak terindikasi memiliki dua perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak. Namun, kata dia, setelah pengembangan ternyata muncul satu orang pegawai pajak lainnya.

“Jadi, yang akan kita undang klarifikasi tiga. Karena yang satu (perusahaan) ini ada dua orang, yang satu lagi (perusahaan) satu orang. Pekan depan kita undang,” ujar Pahala pada Jumat 31 Maret 2023.

Selain itu, Pahala menyebut terungkapnya satu nama pegawai pajak tersebut saat KPK memverifikasi dua perusahaan konsultan pajak tersebut ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Ia mengatakan begitu dilakukan pengecekkan ternyata muncul nama baru sebagai pemegang saham.

“Jadi ini ada PT-nya. Saya cek ke Dirjen AHU, pemegang sahamnya siapa. Pemegang sahamnya ada dua. Kalau di KPK ada database, dari nama bisa dicek kerjanya apa, ternyata PNS,” kata Pahala.

Pilihan Editor: Golkar Sambut Baik Jika PDIP Hendak Bergabung dengan Koalisi Besar