Usai Uji Kepatutan dan Kelayakan, Komisi Hukum DPR Setujui 3 dari 6 Calon Hakim Agung

Selasa, 28 Maret 2023 20:41 WIB

Calon Hakim Agung Kamar Perdata, Lucas Prakoso menyampaikan pemaparan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sembilan calon hakim agung dan hakim ad hoc. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR menyetujui 3 dari 6 calon hakim agung usai menggelar uji kepatutan dan kelayakan, Selasa, 28 Maret 2023. Mereka adalah calon hakim agung kamar perdata Lucas Prakoso, calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara Lulik Tri Cahyaningrum, dan calon hakim agung kamar agama Imron Rosyadi.

Selain calon hakim agung, DPR juga menggelar sesi uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon hakim Ad Hoc HAM. Kendati demikian, dari 3 calon hakim Ad Hoc, tidak ada satu pun yang disetujui oleh DPR. Mereka adalah Harnoto, Fathan Riyadhi, dan Happy Wajongkere.

"Tadi kan semua pandangan fraksi-fraksi, ketika itu kemudian ada lobi-lobi, musyawarah. Tapi kemudian mengerucut ke tiga itu,” kata Ketua Komisi Hukum DPR, Berita Terbaru Bambang Wuryanto.

Menurut Bambang, dalam memilih hakim agung, karakter menjadi poin utama yang mesti dipertimbangkan. Dia menyebut kepintaran maupun kinerja yang gemilang belum cukup jika tidak disertai karakter yang baik.

Apalagi, kata dia, belakangan ini Mahkamah Agung menjadi sorotan imbas sejumah hakim agung ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. “Makna agung itu apa? Agung kok disamperin KPK, ya, gimana, susah,” kata Bambang.

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan dirinya memilih tiga nama calon hakim tersebut karena sudah mengenal kinerjanya. Misalnya, kata dia, Lucas merupakan sosok yang tegas dan berintegritas.

Sementara itu, Lulik sebagai calon hakim TUN disebut Habiburokhman punya keberpihakan terhadap orang yang dilemahkan secara struktural. Sementara Imron, kata dia, kapasitasnya sebagai hakim di pengadilan agama sudah tidak perlu diragukan lagi.

"Ini kan dari 6 cuma 3 (yang terpilih). Biasa kan mayoritas keterima gitu, ini dari 6 cuma 3 karena kami benar-benar hati-hati menggunakan hak konstitusi kami,” kata dia.

Adapun berikut merupakan calon hakim agung dan calon hakim agung Ad Hoc yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan:
1. Calon Hakim Agung Kamar Perdata Lucas Prakoso
2. Calon Hakim Agung Kamar Pidana Sukri Sulumin
3. Calon Hakim Agung Kamar TUN Lulik Tri Cahyaningrum
4. Calon Hakim Agung Kamar Pidana Annas Mustaqim
5. Calon Hakim Agung Kamar Agama Imron Rosyadi
6. Calon Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak Triyono Martanto
7. Calon Hakim Ad Hoc HAM Harnoto
8. Calon Hakim Ad Hoc HAM Fathan Riyadhi
9. Calon Hakim Ad Hoc HAM Happy Wajongkere

Pilihan Editor: Triyono Martanto Cerita soal 4 Kali Ikut Seleksi Hakim Agung hingga Jawab Dugaan Plagiarisme

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

5 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

8 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

23 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya