TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melarang kegiatan buka bersama melalui surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Dalam surat itu menjelaskan alasan pelarangan kegiatan buka bersama adalah masih berjalannya transisi pandemi Covid- 19 menuju endemi sehingga perlu kehati-hatian.

Surat itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga. Ada tiga poin dalam surat tersebut, yaitu:

1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Arahan larangan buka puasa bersama ini kemudian menyerempet pada narasi anti-islam. Salah satunya yaitu Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza yang menyebut larangan ini dapat menyudutkan pemerintah dan dicap sebagai anti-Islam. Namun, pernyataan Yusril tersebut juga ditanggapi oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang mengatakan bahwa tidak benar adanya.

Yusril: Pemerintah Bisa Dicap Anti-Islam

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza menilai surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tidak secara tegas mengatur larangan hanya untuk instansi pemerintah saja. Sehingga berpotensi 'diplesetkan' untuk melarang kegiatan buka bersama yang dilakukan masyarakat.

Surat itu ditujukan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri serta badan dan lembaga pemerintah. Dalam surat itu, Mendagri diminta untuk menindaklanjuti surat tersebut ke jajaran pemerintah daerah.

"Meskipun surat Seskab itu ditujukan kepada para pejabat pemerintahan, namun larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan. Akibatnya, surat itu potensial 'diplesetkan' dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat." ujar Yusril melalui keterangan tertulis pada 23 Maret 2023.

Yusril juga menyarankan untuk Sekretaris Kabinet untuk merevisi surat tersebut untuk menghindari kesan Pemerintah anti islam. Masyarakat yang berseberangan dengan Pemerintah, menurut Yusril, akan mengambil contoh aneka kegiatan seperti konser musik dan olah raga yang dihadiri ribuan orang, malah tidak dilarang oleh Pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang bersifat keagamaan dengan jumlah yang hadir pasti terbatas, justru dilarang Pemerintah.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan Pemerintah dan menuduh Pemerintahan Jokowi anti Islam," tambahnya.<!--more-->

Menag Yaqut: Presiden Sangat Concern terhadap Islam

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas angkat bicara soal pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza yang menyebut larangan buka puasa bersama para pejabat dapat membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dicap anti-Islam. Menurut Yaqut, larangan buka puasa bersama itu tak serta merta membuat ucapan Yusril menjadi benar.

"Enggak lah, Presiden sangat concern terhadap Islam. Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," kata Menag Yaqut di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Maret 2023.

Yaqut mengatakan dirinya bakal menerapkan aturan tersebut di Kementrian Agama. Sebagai anak buah Presiden, Yaqut mengaku tak bisa menolak arahan tersebut.

Meski begitu, Yaqut menyebut surat edaran atau SE soal larangan buka bersama itu belum terbit sampai sekarang.

"Belum (ada SE larangannya), nanti cek dulu saya," kata Yaqut.

Ketum PBNU: Ini Sesuatu yang Biasa

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengaku tak khawatir larangan buka puasa bersama para pejabat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal membuat Jokowi dicap anti-Islam.

"Dicap apa? wong ini juga ya sesuatu yang biasa, selama ini orang bikin buka puasa juga apa sih, kalau bagi-bagi untuk fakir miskin. Saya pikir itu penting bagi yang membutuhkan, yang terjebak macet di jalan, saya kira penting," ujar Ketua PBNU Yahya di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Maret 2023.

Yahya menyebut ajakan buka bersama merupakan hal yang biasa di NU. Bahkan, Yahya mengaku sumpek menerima ajakan tersebut.

"Kami kalau di NU kegiatan habis tarawih, habis maghrib, siap-siap tarawih, habis tarawih baru kegiatan buka puasa itu sumpek, saya paling takut diajak buka puasa bersama," kata Yahya.

Menurut kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu, buka puasa bersama merupakan hal yang wajar selama tidak digelar secara berlebihan apalagi bermewah-mewahan. <!--more-->

Klarifikasi Seskab: Arahan Jokowi Cuma untuk Kalangan Pemerintahan

Tak lama setelah Yusril memberikan kritik terhadap aturan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklarifikasi arahan Jokowi tentang larangan buka puasa bersama.

"Yang pertama bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, dan kepala lembaga pemerintah," ujar Pramono.

Pramono memastikan larangan buka puasa bersama itu tidak berlaku bagi masyarakat umum. Sehingga, dia memastikan masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.

Selain itu, Pramono menyebut larangan buka puasa bersama itu lantaran aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.

"Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat jika mereka melakukan buka puasa bersama," kata Pramono.

Sehingga dengan demikian, Jokowi berharap para pejabat dapat memberikan contoh kepada masyarakat soal kesederhanaan.

M JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: PBNU-MUI Angkat Bicara soal Arahan Jokowi Larang Buka Bersama bagi Pejabat dan ASN