KPK Bakal Dalami Isu Adanya Geng di Kemenkeu

Kamis, 9 Maret 2023 08:41 WIB

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, saat Konferensi Pers Sinergi Kemenkeu dan KPK dalam Pengawasan Kepegawaian di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Lini pertama adalah manajemen di unit kerja dan kantor masing masing. Lini kedua adalah tingkat unit eselon I. Lini ketiga adalah di tingkat kementerian, yaitu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengakui sudah mendengar soal adanya jaringan atau geng di Kementerian Keuangan. Meski begitu, ia menyebut KPK masih terus berupaya memastikan pola geng di Kemenkeu.

“Soal jaringan, justru itu yang ingin kita tahu tuh, darimana itu isu. Kita pengen tahu. Jadi secara resmi, kita ngga tahu,” kata Pahala pada Rabu 8 Maret 2023.

KPK mengindikasikan keberadaan geng tersebut usai pemeriksaan eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Pahala menyebut ada temuan keterlibatan rekan satu angkatan Rafael yang ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Pahala mengatakan KPK hingga saat ini masih belum bisa memastikan pola geng di Kemenkeu.

“Ada (informasi) yang sayup-sayup kayak jaringan dan buku merah itu hanya sayup-sayup saja di kita. Kalau bisa dapat detailnya, seneng kita,” ujar dia saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sumber Tempo menyebut pola geng di Kementerian Keuangan menggunakan sistem membangun jaringan secara bertahap. Pegawai rendah di Kementerian Keuangan mulai ikut kepada jaringan pegawai tertentu. Secara bertahap, seiring dengan kenaikan jabatannya, pegawai pajak ini akan mengajak pegawai lain sehingga ia dapat membangun kelompok dan jaringannya sendiri di Kementerian Keuangan.

Advertising
Advertising

Mengenai buku merah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dirinya memiliki sejumlah daftar data pegawai Kementerian Keuangan yang dimasukkan ke dalam daftar merah. Data tersebut memuat daftar profil pegawai yang memiliki resiko tinggi.

“RAT (Rafael Alun Trisambodo) ada di 29 yang tinggi. Iya, (Eko Darmanto) tadi saya sebutkan 29 itu,” ujar Sri Mulyani dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat siang, 3 Maret 2023.

Kekayaan pejabat Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik sejak viral kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun Trisambodo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang sedang disorot kekayaannya. Namanya muncul setelah anaknya, Mario Dandy Satriyo, melakukan penganiayaan terhadap David Latumahina. Mario juga kerap memamerkan hartanya di media sosial.

Sementara Eko Darmanto, merupakan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Eko viral di media sosial karena memamerkan harta kekayaannya. Dia juga disebut memiliki koleksi mobil antik dan motor gede Harley Davidson serta beberapa barang dengan merek mahal.

Selain yang masuk ke dalam daftar merah, Sri Mulyani juga mengungkap ada yang masuk dalam daftar kuning yaitu 69 orang pegawai. “Serta yang risiko rendah ada 174 plus 34 orang,” ucap Sri Mulyani. Namun, dia tidak merinci nama-nama pejabat tersebut.

Pilihan Editor: Sebut 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan, KPK: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

10 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

11 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

17 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

20 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya