JK Anggap Anies Mumpuni Ikut Pilpres 2024: Dia Dulu Orang Dekat Jokowi

Jumat, 3 Maret 2023 07:31 WIB

Bakal Calon Presiden yang diusung PKS Anies Baswedan menyampaikan sambutan saat Apel Siaga Pemenangan Pemilu tahun 2024 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 26 Februari 2023. PKS menggelar apel siaga pemenangan untuk Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 yang merupakan bagian dari Rakernas 2023 serta deklarasi bakal calon Presiden 2024-2029 yang mengusung Anies Baswedan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Jusuf Kalla atau JK menyebut bertemu langsung dengan Anies Baswedan sekitar satu bulan lalu. Dalam pertemuan itu, JK tak banyak membagi tips perihal kontestasi Pilpres 2024.

Penyebabnya, JK menyebut Anies sudah kaya akan pengalaman tersebut karena pernah menjadi Juru Bicara Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2014.

"Anies Itu orang yang paling dekat waktu 2014 dengan Jokowi. Dia juru bicaranya Jokowi. Ke mana Jokowi ada, Anies ada. Jadi tidak perlu diajari lagi kalau soal itu. Lihat semua foto kampanye 2014 kalau ada foto Jokowi, pasti ada Anies," ujar JK dalam wawancara khusus dengan Tempo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Maret 2023.

Bahkan, kata JK, pada saat pendaftaran pencapresan ke KPU pada tahun 2014 dengan menggunakan bajaj, Jokowi dan Anies berada dalam satu kendaraan. Sementara, JK mengaku berada di kendaraan lain yang posisinya di belakang bajaj Jokowi dan Anies.

"Jadi dia sudah ngerti soal pemilihan umum, tapi ya tentu kita kasih saran-saran. Tapi ya dia juga bukan orang baru di sini," kata JK.

Advertising
Advertising

Bicara soal utang Anies

Dalam pertemuan bulan lalu, selain memberikan wejangan soal Pilpres 2024, JK juga memberikan arahan kepada Anies agar tidak menanggapi kabar soal utang Anies sebesar Rp50 miliar untuk ongkos di Pilgub DKI Jakarta 2017. Kepada Anies, JK berpesan agar eks Gubernur DKI Jakarta itu tidak ambil pusing.

"Saya bilang, jangan bantah, itu bagus. Supaya orang tahu bahwa Anda tidak punya uang. Orang tahu tidak ada pendukung pengusaha di belakang Anda, sehingga terpaksa pinjam-pinjam. Itu bagus untuk kau. Tak usah dibantah, itu kenyataan bahwa ini tak punya uang," ujar JK.

Menurut JK, terbukanya surat perjanjian utang itu ke publik menandakan Anies tidak akan bisa bermain politik uang atau menyogok pihak-pihak tertentu saat Pilkada 2017.

Soal tudingan yang menyebut dibukanya data soal utang Anies ke publik atas perintah dirinya, JK membantahnya.

"Pihak lawan ya begitu ngomongnya, macam-macam. Padahal saya katakan bahwa Anda (Anies) benar-benar fair dalam pemilihan kemarin," kata JK.

JK Marahi Erwin Aksa

JK mengaku memarahi Erwin Aksa akibat keponakannya itu mengungkit utang Anies Baswedan sebesar Rp50 miliar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu membuka data utang Anies saat sedang berdiskusi dengan Akbar Faizal di channel Youtube pada Februari 2023.

Atas keputusan keponakannya itu, JK langsung memarahinya.

"Saya malah marahin Erwin, Kau ini Erwin, kau baca ga itu (surat perjanjian)?" Kan lunas," ujar JK.

JK menyebut dalam surat perjanjian utang itu disebutkan bahwa Anies tak perlu mengembalikan uang Rp50 miliar tersebut, jika memenangkan Pilkada 2017. Sehingga, menurut JK, utang itu otomatis sudah lunas.

"Kamu baca ga? Kenapa kamu ngomong gini? Sudah saya marahi sebagai kemenakan," kata Jusuf Kalla menirukan ucapannya ke Erwin.

M JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: JK Kenang Sosok KH Ali Yafie sebagai Ulama Panutan

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

9 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

11 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

13 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

15 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

20 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya