TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan terus mengungkap kasus suap terhadap hakim yustisial Mahkamah Agung, Edy Wibowo. Nurul menyatakan akan menelusuri dugaan keterlibatan para hakim agung yang memutuskan kasus kepailitan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar tersebut.

Dalam kasus ini, menurut Ghufron, Edy hanya berperan sebagai panitera. Secara logika, menurut dia, seorang panitera tak mungkin memutuskan perkara kepailitan RS Sandi Karsa tersebut.

“Jadi kami paham bahwa yang memiliki palu yang menentukan itu adalah hakim. Tapi sementara yang kami tetapkan adalah masih panitera,” ujar dia pada Sabtu 18 Februari 2023 dalam kanal YouTube resmi KPK RI.

Ghufron mengatakan KPK masih belum memiliki alat bukti yang cukup untuk mencapai kesimpulan keterlibatan para hakim agung yang memutuskan kasus tersebut. Oleh karena itu, ia mengatakan tim penyidik akan terus memperoleh bukti-bukti yang menguatkan dugaan tersebut.

“Tapi nanti akan kita kembangkan kepada pihak-pihak yang dituju tentunya, “ ujar ahli hukum Universitas Negeri Jember tersebut.

Contohkan penetapan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Ghuforn mencontohkan bagaimana saat KPK menetapkan status tersangka kepada hakim agung Sudrajad Dimyati. Ia mengatakan KPK berkesimpulan Dimyati menerima suap setelah mereka menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Peran Dimyati kemudian terungkap dari sejumlah kesaksian dan berbagai barang bukti lainnya yang dikantongi penyidik KPK.

“Misalnya saudara SD, beliau hakim tapi tidak langsung kan (ditetapkan sebagai tersangka). Tapi melalui (kesaksian) pihak-pihak tertentu kemudian kami tetapkan tersangka dan kecukupan alat bukti secara bertahap,” ujar dia.

Selanjutnya, kasus RS Sandi Karsa hasil pengembangan kasus KSP Intidana

<!--more-->

KPK telah menetapkan Edy Wibowo sebagai tersangka suap pengurusan perkara RS Sandi Karsa di Mahkamah Agung (MA). Kasus ini terbongkar setelah KPK menjerat dua pegawai negeri sipil MA, Muhajir Habibie dan Albasri dalam perkara Sudrajad Dimyati.

Muhajir dan Albasri disebut sebagai perantara penyerahan uang suap sebesar Rp 3,7 miliar dari Ketua Yayasan Sandi Karsa Makassar, Wahyudi Hardi kepada Edy Wibowo. Wahyudi memberikan uang suap itu agar rumah sakit yang dipimpinnya tidak dinyatakan pailit.

KPK pun telah menetapkan Wahyudi sebagai tersangka pemberi suap pada Jumat kemarin, 17 Februari 2023. Usai menjalani pemeriksaan, dia pun resmi menjadi tahanan KPK.

Kronologi kasus kepailitan RS Sandi Karsa

Berdasarkan informasi di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kasus ini berawal dari konflik utang piutang antara PT Mulya Husada Jaya dengan RS Sandi Karsa Makassar.

RS Sandi Karsa yang tak mampu melunasi utang sebesar sekitar Rp 200 juta lantas mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan itu dikabulkan.

Akan tetapi RS Sandi Karsa dan PT Mulya Husada gagal mencapai kesepakatan pelunasan utang sampai batas waktu yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Niaga Makassar.

Pengadilan Niaga Makassar pun mengeluarkan putusan yang menyatakan PKPU tersebut berakhir. Dalam putusan itu, RS Sandi Karsa pun dinyatakan pailit.

RS Sandi Karsa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 31 Mei 2022. Majelis hakim yang terdiri dari Hakim Agung Takdir Rahmadi, Nurul Elmiyah dan Rahmi Mulyati pun memutuskan mengabulkan kasasi itu dengan membatalkan keputusan Pengadilan Niaga Makassar yang mempailitkan RS Sandi Karsa. Edy Wibowo tercatat sebagai Panitera Pengganti pada perkara tersebut.