Di Tengah Isu Reshuffle, Menteri LHK Absen dalam Rapat Soal Beras dengan Jokowi

Selasa, 31 Januari 2023 15:30 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar (kanan) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) berjalan di area persemaian saat peresmian Persemaian Rumpin di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Juni 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya absen dalam rapat terbatas yang membahas soal ketahanan pangan menjelang puasa di Istana Negara, Jakarta Pusat hari ini. Menteri dari Partai NasDem itu absen di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu Pon besok.

Sebagai gantinya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, datang menggantikan Siti dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu. Saat ditanya alasan Siti absen dalam rapat hari ini, Alue menolak berkomentar.

"No comment kalau urusan itu, no comment," kata Alue di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2023.

Alue menyebut Siti tengah berada di Nusa Tenggara Timur. Ia di sana untuk mempersiapkan pembukaan KTT ASEAN.

Baca juga: Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

Advertising
Advertising

Sementara itu dari pantauan Tempo di Istana, hanya Kementerian LHK yang mengutus Wakil Menteri untuk rapat tersebut. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR M. Basuki Hadimoeljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, hingga Direktur Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas datang langsung.

Saat ditanya soal alasan Menteri LHK absen, beberapa menteri enggan berkomentar. Hanya Buwas yang menyebut undangan pembahasan beras hanya dilakukan antara Bulog, Kemendagri, hingga Badan Pangan Nasional.

"Ya ini kan masalah penyaluran operasi pasar, Mendag itu stabilisasi, saya pelaksananya, Pak Arief itu yang ngitung neracanya," kata Buwas.

Isu reshuffle mencuat setelah Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Seperti diketahui partai yang dipimpin Surya Paloh itu masih berada di dalam kabinet Jokowi. Sementara Anies dinilai sebagai antitesa Jokowi.

PDIP adalah partai yang paling keras menyuarakan agar NasDem keluar dari kabinet.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada laporan kerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Presiden Jokowi yang tidak tepat. Padahal, kata dia, sebagai pembantu Presiden, menteri mestinya menguasai pelbagai hal yang diurusi kementeriannya. Syahrul adalah menteri yang berasal dari Partai NasDem.

“Ada yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya,” kata Hasto, Kamis, 19 Januari 2023.

Selain Hasto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat lebih dulu mengusulkan agar menteri NasDem dievaluasi dan di reshuffle. Selain Syahrul Yasin Limpo, Djarot juga meminta agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle alias kocok ulang menteri.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia menilai menteri NasDem tersebut agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju pada Pilpres 2024.. Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi.

“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.

Selain itu, berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi pasti segera melakukan reshuffle. Dia mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden.

Djarot mencontohkan kinerja Menteri Syahrul yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.

“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” ujarnya

Di tengah isu reshuffle kabinet ini, Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, pada Kamis lalu. Jokowi tak mau menjelaskan apa isi pertemuan tersebut.

"(Pertemuan) biasa-biasa saja. Mau tahu saja (isi pertemuan)," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Ahad kemarin, 29 Januari 2023.

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

M JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

3 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

7 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

9 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

10 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

13 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

14 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

14 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya