Partai Buruh Bakal Rebut Suara Gerindra, PDIP, hingga PKS di Pemilu 2024

Minggu, 15 Januari 2023 13:10 WIB

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal berorasi di depan peserta aksi May Day Fiesta di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 14 Mei 2022. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya bertekad untuk mengambil kembali suara para buruh dari partai-partai yang dulu pernah didukung oleh organisasi buruh. Iqbal yakin jika semua suara itu kembali, Partai Buruh bisa mendapatkan hingga 30 kursi di DPR RI.

Salah satu daerah yang hendak dijadikan lumbung suara Partai Buruh, kata Iqbal, adalah Provinsi Jawa Barat.

"Ada 10 juta buruh formal di Jawa Barat, kalau dengan anak istrinya ada 24 juta, itu kekuatan. Itu mengapa saya bilang (Jawa Barat) lumbung suara Partai Buruh, oleh karena itu kita menargetkan minimal 7 kursi di Jawa Barat, maksimal kursi," kata Iqbal di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Ahad, 15 Januari 2023.

Iqbal menerangkan di Jawa Barat pada Pemilu 2019 organisasi buruh mendukung Partai Gerindra. Hal ini membuat partai pimpinan Prabowo Subianto itu bisa mendapatkan 4 kursi di DPR RI, lebih banyak dibandingkan Pemilu 2014. Iqbal menyebut partainya bakal merebut kembali 4 kursi tersebut.

"Begitu pula mungkin suara PKS, NasDem, PDIP, kita (buruh) go back home. Jadi kami yakin benar dengan izin tuhan, kami akan lolos di 20 kursi bahkan, kami optimis 30 kursi dan 10 kabupaten/kota, bupati atau wali kotanya atau wakilnya, setidak-tidaknya kami yakin 1 bupati Kabupaten Bekasi itu buruh," kata Iqbal.

Advertising
Advertising

Partai Buruh Tak Tutup Peluang Dukung Anies, Ganjar, atau Prabowo

Said Iqbal menyebut pihaknya menginginkan adanya calon presiden alternatif pada Pilpres 2024 selain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto. Menurut Iqbal, negara Timor Leste yang luas wilayahnya lebih kecil dari Indonesia saja memiliki calon Perdana Menteri jauh lebih banyak.

"Timor Leste calon Perdana Menterinya 16 orang, jumlah penduduknya tidak lebih dari 40 juta. Indonesia pemilihnya 140 juta lebih," kata.

Menurut Iqbal, saat ini ada banyak tokoh yang memiliki kemampuan menjadi presiden. Namun, capres alternatif itu tidak muncul karena tingginya Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Meski begitu menginginkan adanya calon alternatif, Iqbal tak menutup kemungkinan partainya bakal mengusung salah satu dari tiga calon yang sudah ada saat ini.

"Bisa jadi ada sebagian daerah yang mendukung, dari 38 provinsi dan bisa jadi sebagian akan mengusulkan alternatif. Bisa jadi ada yang mendukung salah satunya, setiap provinsi berbeda-beda dan bisa jadi alternatif. Tapi kalau calon alternatif pasti, saya bilang pasti," kata Iqbal.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Partai Buruh Ungkap Asal-Usul Sumber Dana: Dibiayai Mandiri, Bukan Partai Cukong

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

10 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

13 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

14 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

14 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

15 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

16 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya