TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md tidak peduli dengan permintaan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda terkait penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe. Benny lewat akun twitternya meminta pemerintah segera melepaskan Lukas karena butuh perawatan dan nyawanya dalam bahaya.

"Terserah dia saja, kita enggak mau tahu Benny Wenda itu," kata Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2022. "Ini sudah sesuai proses hukum dan lama, kita dikritik oleh rakyat terus seakan-seakan takut pada Lukas Enembe dan geng-nya."

Lukas terjerat kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua. KPK menangkap Lukas dan membawanya ke Jakarta pada 10 Januari 2023. Penangkapan Lukas dilakukan setelah KPK menerima kabar bahwa politikus Partai Demokrat itu akan melarikan diri. Selain itu, Lukas juga telah dua kali mangkir dari panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Setelah ditangkap, Lukas sempat diamankan di Mako Brimob Polda Papua di Jayapura. Dia kemudian diterbangkan ke Manado sebelum ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Lukas terlebih dahulu dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta. KPK kemudian mengumumkan status Lukas sebagai tahanan akan tetapi langsung melakukan pembantaran karena alasan kesehatan.

Kondisi Papua diklaim kondusif pasca penangkapan Lukas Enembe

Mahfud Md bercerita awalnya aparat menyelidiki berapa banyak pendukung Lukas. Awalnya ada ribuan orang yang berdemo, dan akhirnya turun sampai di bawah 100 orang. Lukas pun akhirnya ditangkap di sebuah rumah makan di Papua,.

Setelah Lukas ditangkap, Mahfud mengklaim kondisi Papua sangat kondusif. Ia juga mengklaim tokoh-tokoh Papua sudah berbicara agar hukum ditegakkan terhadap Lukas Enembe.

"Semua tuh, Ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, sudah tegakkan hukum," ujar Mahfud.

Selanjutnya, pemerintah mengawasi pergerakan uang di Papua

<!--more-->

Mahfud pun menyebut pemerintah sekarang mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya ada di pejabat-pejabat di Papua selain Lukas.

"Kan ada uang otorisasinya oleh ini, oleh ini, kita awasi lewat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), kalau itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, pengerusakan dan sebagainya, akan kami ambil secepatnya," kata dia.

Meski demikian, Mahfud menyebut aparat tidak akan mendalami dugaan hubungan antara Lukas Enembe dan Benny Wenda, setelah adanya permintaan Benny.

"Enggak. Itu urusan politik, lain lagi itu, bukan urusan korupsi, enggak ada kaitan dengan Benny Wenda, urusan separatis lain," ujarnya.

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sempat mengendus sejumlah transaksi mencurigakan yang dilakukan Lukas Enembe dan keluarganya. Diantaranya adalah transfer sebesar ratusan miliar ke sebuah kasino di Singapura, Marina Bay Sands.

KPK pun telah menelusuri aliran mencurigakan tersebut. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan pihaknya telah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan kroninya yang berisikan uang sekitar Rp 72 miliar. KPK juga telah menyita sejumlah aset milik Lukas.