Puan Sebut Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden Tidak Masuk Akal

Senin, 9 Januari 2023 15:00 WIB

Ketua DPP Puan Maharani menyampaikan pidato dalam acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDIP di Jakarta Barat, Senin, 9 Januari 2023. Sumber: Dokumentasi PDIP

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menilai mecuatnya wacana penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak masuk akal. Pasalnya, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa Pemilu digelar pada 14 November 2022.

“Jadi satu tahun setengah bulan menjelang Pemilu. Kalau masih ada yang teriak-teriak tunda atau perpanjang, menurut saya tidak masuk akal,” kata Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDIP di Jakarta Barat, Senin, 9 Januari 2023.

Dia menjelaskan, Pemilu serentak pada 2024 merupakan politik hukum dan kesepakatan politik yang dimaksudkan agar setiap jabatan bisa dipilih langsung oleh rakyat. Dia menyebut partainya juga sudah menyiapkan diri menghadapi kontestasi Pemilu.

Ketua DPR itu optimistis bahwa PDIP bakal meraih kemenangan ketiga kalinya pada 2024. Kepada para kader, ia meminta kerja-kerja kepartaian dengan turun ke bawah menemui masyarakat getol dilakukan.

“Saya optimis, jelang HUT ke-50 PDIP besok, saya optimistis bahwa perintah Ketua Umum untuk seluruh kader partai memenangkan hattrick tiga kali tahun 2024 insya Allah akan terjadi,” kata dia.

Advertising
Advertising


AHY Tanggapi Isu Penundaan Pemilu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mewanti-wanti agar usulan penggunaan sistem proporsional tertutup yang meruak tidak mengarah pada penundaan Pemilihan Umum 2024. Menurut dia, partai politik sudah mendapatkan nomor urut yang berarti tahapan Pemilu sudah resmi dimulai.

Ia berharap meruaknya usulan proporsional tertutup alias coblos gambar partai ini tidak membuat gagal fokus. Dia menyebut adanya perbedaan pendapat soal sistem Pemilu ini mestinya tidak bisa dijadikan legitimasi bahwa stabilitas politik Indonesia sedang terganggu.

“Jangan kemudian ini jadi gagal fokus sehingga menjadi alibi bahwa ‘Kok ini tidak stabil politik kita?’ Oleh karena itu perlu ditunda Pemilunya,” kata AHY di Hotel Dharmawangsa, Ahad, 8 Januari 2023.

Dia menjelaskan, penundaan Pemilu terang-terangan melanggar konstitusi dan kehendak rakyat. Ia mengatakan rakyat ingin Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Dia menegaskan tidak ada alasan apapun yang membenarkan penundaan Pemilu.

“Tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu atau menambah masa jabatan siapapun di negeri ini baik eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.

AHY mengatakan parpol sudah menyiapkan diri jelang Pemilu 2024. Ia menilai penundaan Pemilu juga bakal mencoreng wajah demokrasi Indonesia.

Menurut dia, gagasan penundaan Pemilu 2024 tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat. “Yang ingin mereka ketahui adalah apakah ada kebijakan pro rakyat agar masalah ekonomi sosial hari ini bisa diatasi,” ujarnya.

Baca: Megawati Disebut Akan Umumkan Bakal Capres, Puan Akui Tak Deg-degan: Ada di Garis Tangan

Berita terkait

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

20 menit lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Api Abadi Mrapen yang Akan Menyala di Rakernas PDIP ke-V di Ancol

1 jam lalu

Asal-usul Api Abadi Mrapen yang Akan Menyala di Rakernas PDIP ke-V di Ancol

DPP PDIP melepas pelari pembawa obor perjuangan yang bersumber dari api abadi Mrapen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah untuk Rakernas PDIP.

Baca Selengkapnya

Khofifah-Emil Respons Begini soal Peluang Dukungan PDIP di Pilkada Jawa Timur

2 jam lalu

Khofifah-Emil Respons Begini soal Peluang Dukungan PDIP di Pilkada Jawa Timur

Usai mendapat rekomendasi dari partai Golkar untuk maju di Pilkada Jawa Timur, Khofifah-Emil respons soal peluang dukungan PDIP kepada mereka.

Baca Selengkapnya

PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

3 jam lalu

PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

Obor api abadi Mrapen menjadi simbol api perjuangan PDIP.

Baca Selengkapnya

Respons Airlangga Saat Ditanya Peluang PDIP Dukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur

4 jam lalu

Respons Airlangga Saat Ditanya Peluang PDIP Dukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur

Airlangga sebelumnya mengatakan, membuka peluang bagi partai-partai lain untuk mengusung bakal pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

6 jam lalu

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

Andika Perkasa masuk dalam enam nama potensial bakal calon Gubernur Jakarta yang berencana diusung PDIP.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

6 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Mengenang Sophan Sophiaan 16 Tahun Lalu Berpulang Saat Turing Motor Jalur Merah Putih

6 jam lalu

Mengenang Sophan Sophiaan 16 Tahun Lalu Berpulang Saat Turing Motor Jalur Merah Putih

Sophan Sophiaan dikenal sebagai aktor, sutradara, dan politisi. Ia wafat 16 tahun lalu di Hutan Widodaren Ngawi saat turing motor Jalur Merah Putih.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

7 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

14 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya