KPK Ungkap Alasan Lukas Enembe Belum Ditahan: dari Masalah Kesehatan hingga Keamanan

Kamis, 5 Januari 2023 19:13 WIB

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu (kiri), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah), dan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 5 Januari 2023 terkait pengumuman dan penahanan satu tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe dan penyuapnya Rijanto Lakka dalam kasus dugaan suap proyek infrastuktur. Namun, KPK hari ini Kamis 5 Januari 2023 baru menahan Rijanto Lakka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk menjalani proses hukum. Oleh sebab itulah, kata dia, KPK belum menahan politikus Partai Demokrat tersebut hingga saat ini.

"Kami juga sudah menawarkan opsi kepada yang bersangkutan agar proses hukum bisa tetap berjalan," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Kamis 5 Januari 2023.

Salah satu opsi yang ditawarkan KPK adalah Lukas Enembe ditahan terlebih dahulu oleh KPK. Jadi, Alex mengatakan setelah Enembe berstatus tahanan maka KPK akan memberi izin Lukas berobat ke luar negeri.

"Tapi sekali lagi yang bersangkutan harus menjadi tahanan KPK agar kami bisa fasilitasi," ujar dia.

KPK buka opsi Lukas berobat di Jakarta

Advertising
Advertising

Selain itu, Alex mengatakan opsi lainnya adalah KPK mempersilakan Lukas Enembe berobat namun di Jakarta. Ia menyebut KPK merekomendasikan Lukas untuk berobat ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.

"Baru kalau rumah sakit di Jakarta tidak mampu, maka akan diizinkan keluar negeri tetap dengan didampingi petugas KPK," kata Alex.

Selain terkendala kesehatan Lukas Enembe, Alex juga mengatakan terdapat masalah keamanan di Papua. Ia menjelaskan KPK sampai berkoordinasi dengan aparat militer saat melakukan pemeriksaan Lukas Enembe di Papua.

"Kami dalam perkara ini berkoordinasi dengan kapolda setempat, kodim, dan kabinda setempat," ujar dia.

Lukas Enembe terseret kasus dugaan gratifikasi dalam proyek di Papua yang diduga menerima uang Rp 1 miliar dalam proyek infrastuktur. Selain terjerat kasus korupsi, Lukas juga tengah dibidik terkait sejumlah transaksi mencurigakan pada rekening pribadinya dan keluarganya. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menelusuri sejumlah aliran dana Lukas dan keluarganya.

Hasilnya, PPATK menemukan sejumlah transaksi mencurigakan seperti aliran dana ke kasino sebesar ratusan miliar. Selain itu Lukas dan keluarganya juga disebut melakukan transaksi pembelian barang-barang mewah di luar negeri.

KPK pun telah memanggil sejumlah pihak terkait transaksi mencurigakan Lukas Enembe tersebut. Di antaranya adalah pihak kasino Marina Bay Sands Singapura yang diduga menjadi tempat Lukas berjudi hingga pihak perusahaan penyewaan jet pribadi yang digunakan Lukas saat bepergian ke sana. Akan tetapi pihak kasino Marina Bay Sands tak memenuhi panggilan pertama pada Oktober lalu.

Baca: Gubernur Papua Lukas Enembe Tersangka, KPK Duga Dia Terima Duit Rp 1 Miliar

Berita terkait

KPK Sebut Eks Dirut PTPN XI Mark Up Anggaran untuk Beli Lahan Tebu

3 jam lalu

KPK Sebut Eks Dirut PTPN XI Mark Up Anggaran untuk Beli Lahan Tebu

KPK menjelaskan konstruksi perkara atas penetapan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan yang diperuntukkan penanaman tebu oleh PTPN XI.

Baca Selengkapnya

Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi

3 jam lalu

Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi

Pasal 50 B Ayat 2 huruf c draf RUU Penyiaran mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

5 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

Windy Idol berstatus sebagai tersangka TPPU sejak Januari 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI

5 jam lalu

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI

KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan hak guna usaha yang diperuntukkan sebagai lahan penanaman tebu oleh PTPN XI.

Baca Selengkapnya

Usai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara

5 jam lalu

Usai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara

Windy Idol diperiksa kembali sebagai tersangka pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

7 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi

8 jam lalu

PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi

PN Jakarta Selatan mengabulkan pengajuan pencabutan permohonan praperadilan oleh kuasa hukum bekas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Baca Selengkapnya

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

8 jam lalu

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh keberatan mengenai kedudukan penuntut umum KPK yang tidak berwenang menuntut dalam perkara TPPU.

Baca Selengkapnya

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

10 jam lalu

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

11 jam lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya