TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menanggapi isu reshuffle kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang akhir-akhir ini kembali muncul.

"Saya kira reshuffle jangan jadi isu ya. Kalau mau reshuffle ya reshuffle," katanya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu 28 Desember 2022.

Politikus PDIP ini mengatakan reshuffle menjadi hak prerogatif presiden. "Saya kira presiden paham betul bagaimana kompetensi masing-masing menterinya dan komunikasi dengan ketua parpol pengusung juga intens. Menurut saya, monggo-monggo saja karena situasi saat ini membutuhkan kebersamaan dari pemerintah dan kabinetnya," kata dia.

Ia mengatakan jangan sampai presiden memiliki menteri namun tidak memiliki kabinet. "Reshuffle harus mengarahkan menteri agar menjadi kabinet yang ikut menyelesaikan banyak hal, terutama dalam situasi yang tidak mudah ini," katanya.

Ia mengatakan Presiden Jokowi tidak hanya membutuhkan menteri kompeten tetapi membutuhkan kabinet yang solid.

"Terutama pada hal-hal yang menyangkut pangan, logistik, dan energi. Saat ini kan tidak dalam situasi normal, apalagi global. Solid saja belum tentu selesai, maka kalau reshuffle itu hak presiden," katanya.

Ia mengatakan kabinet tersebut harus bekerja keras membereskan segala situasi, paling tidak hingga tahun 2024.

"Oleh karena itu, kalau mau reshuffle segera saja agar tidak menjadi isu," katanya.

Baca: Temui Jokowi di Jakarta Seusai Perayaan Natal, FX Hadi Rudyatmo: Hanya Guyon-guyonan