TEMPO.CO, Jakarta - Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, mengungkap peluang Partai NasDem terdepak dari Kabinet Indonesia Maju setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sinyal reshuffle para menterinya. Ia menyebut deklarasi Anies Baswedan sebagai capres jadi salah satu alasan.

"Di mana setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden diduga menyebabkan hubungan NasDem dengan Jokowi mulai dingin sehingga ada yang memanfaatkan peluang ini," ujar Arifki dalam keterangannya, Sabtu, 24 Desember 2022.

Arifki menyebut partai besutan Surya Paloh itu memang diuntungkan dengan mendukung figur populer di tahun 2024, apa lagi NasDem tidak memiliki kandidat capres dari internal partai. Namun sikap ini membuat NasDem dinilai sebagai partai koalisi lain atau partai pemerintah rasa oposisi. Hal tersebut mendorong anggota koalisi lainnya meminta kader Partai NasDem keluar dari kabinet.

Lebih lanjut, Arifki menyebut bertahan atau tidaknya menteri dari Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju tidak lagi bergantung pada kinerja, tetapi kepentingan Jokowi pasca 2024.

"Pergantian kabinet mungkin saja terjadi dan itu berdampak terhadap NasDem, jika Jokowi punya kepentingan dengan capres pasca 2024. Jika tidak, NasDem akan tetap menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sampai 2024," kata Arifki.

Jokowi sebut kemungkinan reshuffle kabinet

Presiden Jokowi kemarin membenarkan soal adanya kemungkinan me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Isu kocok ulang kursi menteri ini mencuat setelah lembaga survei Charta Politika Indonesia menyebut mayoritas publik setuju Jokowi merombak kabinetnya.

"Mungkin (ada reshuffle)," ujar Jokowi singkat saat ditemui di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Desember 2022.

Jokowi tak merinci alasannya melakukan reshuffle. Dia juga tak menyebut waktu pasti reshuffle akan dilakukan.

"Ya, nanti," kata Jokowi saat dicecar soal kepastian waktu reshuffle tersebut.

Isu reshuffle ini mencuat setelah survei yang dilakukan Charta Politika pada 6-18 Desember 2022. Hasil survei itu menunjukkan mayoritas publik setuju apabila Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut angka masyarakat yang meminta reshuffle itu mencapai 61,8 persen.

"Saya pikir ini yang paling penting ya buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy (warisan)," kata Yunarto.

Lebih lanjut, Yunarto menyebut kinerja para menteri menjadi salah satu penyebab Jokowi dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Yunarto menyampaikan reshuffle perlu dipertimbangkan mengingat ada menteri Jokowi yang berencana maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden, atau partainya memiliki posisi politik yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi.

"Saya pikir itu harus menjadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," kata Yunarto.

Selanjutnya: Surya Paloh tak takut menterinya di-reshuffle..

<!--more-->

Surya Paloh tak permasalahkan jika NasDem didepak dari kabinet

Pada Oktober lalu saat PDIP mendesak Jokowi mengeluarkan NasDem dari kabinet, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak mempermasalahkan. Ia akan dihormati jika memang Presiden akan mengeluarkan NasDem dari Kabinet Indonesia Maju.

"Saya pikir bahwa semuanya itukan hak bapak Presiden ya. Jadi, sekali lagi kita konsisten di sana. Apa saja kebijakan yang dianggap tepat oleh Presiden ya kita akan pasti menghormati," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2022.

Menurut Surya, jika memang terjadi reshuffle partainya masih mempertimbangkan untuk menarik dukungan. "Belum tentu. Kenapa harus menarik dukungan udah pasti itu. Bisa iya bisa tidak," ujarnya.

Lebih lanjut, Surya menjelaskan terkait kesiapan menterinya jika akan di-reshuffle. Ia menilai Presiden Jokowi memahami keberadaan partai NasDem di dalam kabinetnya.

"Saya sudah katakan bukan siap atau tidak siap tapi itu hak prerogratif Presiden. Presiden Jokowi yang saya kenal tentu memahami juga apa arti keberadaan Nasdem bersama beliau ya. Kalau dianggap bahwa saya itu tetap masih diperlukan, saya menghargai," jelas Surya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem ini menjelaskan jika memang keberadaan partai NasDem tidak dianggap lagi maka akan menghormati keputusan tersebut. Namun, Surya belum cukup yakin adanya isu itu.

"Kalau dia anggap bahwasannya, ah Nasdem ini ga ada gunanya lagi nih, ya saya suruh minggir aja. Artinya saya cuma hormati itu. Karena saya belum terlalu yakin itu," kata Surya.

Meskipun demikian, Surya tidak begitu menanggapi adanya isu partainya yang dianggap telah melanggar etika politik. Ia mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah memberi pernyataan terkait isu itu.

"Nggak pernah saya dengar Pak Presiden menyatakan Nasdem melanggar etika. Kalau Presiden menyatakan Nasdem jelas melanggar etika saya pasti akan datang, ketemu, saya tanya apanya melanggar etika," tutur Surya.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Ditanya soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet, Ini Kata Jokowi