Polemik OTT, KPK: Upaya Pemberantasan Korupsi Tak Hanya Tangkap Tangan Saja

Rabu, 21 Desember 2022 13:51 WIB

Juru Bicara KPK Ali Fikri/Dok Youtube KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut cara kerja penanganan kasus korupsi tidak hanya berupa operasi tangkap tangan (OTT) saja. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan banyak cara yang KPK lakukan untuk pemberantasan korupsi.

Ali menyebut saat ini KPK memberlakukan progam Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi dalam menghadapi fenomena korupsi di tanah air. Ia menjelaskan dalam program tersebut berfokus kepada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Jadi cara kerja pemberantasan korupsi, oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja" ujar dia pada Rabu 21 Desember 2022.

Pertama, kata Ali, KPK menerapkan instrumen Monitoring Center for Prevention (MCP). Ia menjelaskan KPK melalui strategi tersebut KPK melakukan pendampingan pencegahan dan pendidikan antikorupsi terhadap daerah yang pejabatnya tersandung kasus korupsi.

"Misalnya di beberapa kasus tangkap tangan, KPK segera bergegas melakukan upaya pencegahan atau pendidikan antikorupsinya," kata Ali.

Advertising
Advertising

Selain pendampingan, Ali menyebut KPK juga secara rutin melakukan monitoring kepada para pejabat. Ia mengatakan pengawasan tersebut dilakukan melalui program Survei Penilaian Integritas (SPI).

"Melalui SPI tersebut, KPK mengidentifikasi setiap titik rawan yang ada di pemerintah daerah," ujar dia melalui keterangan tertulis.

Terakhir, Ali menyebut KPK tidak hanya melakukan upaya pencegahan kepada pejabat negara saja. Ia menyebut KPK juga secara rutin melakukan pendidikan antikorupsi kepada para pengusaha.

"Sehingga tidak ada lagi terjadi pemufakatan jahat untuk mendapat proyek-proyek di daerah," kata Ali.

Operasi tangkap tangan kembali diperbincangkan setelah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang berpendapat jika OTT merusak citra Indonesia di dunia internasional. Oleh sebab itu, dia berpendapat harus ada upaya pencegahan strategis tipikor melalui digitalisasi pengawasan.

"OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita," kata Luhut dalam sebuah acara di Jakarta pada Selasa 20 Desember 2022.

Baca: Sebut OTT KPK Tetap Diperlukan, Wapres Ma'ruf Amin: Dibarengi Pencegahan

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

8 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

9 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

9 jam lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

11 jam lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

12 jam lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

14 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

17 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

19 jam lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya