TEMPO.CO, Jakarta -Setelah Presiden Joko Widodo, kini giliran Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta agar Panglima TNI Laksamana Yudo Margono lebih tegas dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Ma'ruf menyebut permintaan agar aparat bersikap lebih tegas ini disuarakan oleh berbagai pihak ke pemerintah. "Untuk menjaga dan melindungi masyarakat Papua, walau hanya di daerah tertentu saja," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022.

Pernyataan ini disampaikan Ma'ruf menyusul janji Yudo untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis di Papua. Janji disampaikan Yudo sebelum dirinya dilantik oleh Jokowi pada Senin kemarin, 19 Desember 2022.

Janji pendekatan humanis Yudo, kata Ma'ruf, sebenarnya juga jadi komitmen pemerintah dalam berbagai rapat koordinasi tentang Papua. Pemerintah terus berkomitmen menghadapi masalah kekerasan di Papua dengan pendekatan teritorial dan hukum.

"Tetapi karena banyaknya, masih adanya, kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh KKB, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi," kata Ma'ruf.

Meski demikian, Ma'ruf, yang juga Ketua Badan Pengarah Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, tidak sepakat kalau frasa yang digunakan adalah kekerasan di Papua. Sebab, kekerasan tidak terjadi di seluruh Papua. "Hanya di daerah tertentu saja," kata dia.

Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini berkaca pada perjalanan 5 hari yang dilakukannya ke sejumlah kota di Papua baru-baru ini. Dari Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, hingga Biak. Tapi alih-alih menjelaskan kondisi keamanan di daerah yang dikunjungi, Ma'ruf malah menyinggung aspirasi untuk provinsi baru.

"Semua bahkan minta tambah provinsi baru lagi," kata dia. Padahal, pemerintah sudah menyetujui tiga provinsi baru di Papua dan satu di Papua.

Minta Tambahan Provinsi

Ma'ruf Amin menyebut masyarakat di Papua meminta tambahan satu provinsi baru lagi, begitupun dengan Papua Barat. Kepada masayarakat, Ma'ruf mengatakan dirinya meminta masyarakat untuk menyelesaikan dulu provinsi baru yang sudah disahkan. "Kita bangun dulu dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya saat uji kelayakan di Komisi Pertahanan DPR, 2 Desember, berjanji akan menggunakan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua. "Ya pasti (humanis). Tadi saya sampaikan walaupun TNI tegas tapi harus humanis," kata dia.

Yudo menyebut TNI bakal melihat terlebih dulu situasi dan kondisi di Papua. Sebab, kata dia, ada daerah yang sudah relatif kondusif, namun ada juga daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Oleh sebab itu, Yudo menyebut bakal mempertimbangkan bentuk operasi yang diperlukan di sana, mengingat kondisi tiap daerah berbeda-beda.

Pendekatan humanis ini disampaikan Yudo di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan yang melibatkan KKB di Papua. Dua minggu lalu KKB diduga telah menembak dua tukang ojek di pangkalan Kali Digoel, Distrik Oksem, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Kedua korban yaitu La Aman dan La Usu dinyatakan telah meninggal dunia.

Setelah melantik Yudo, menyebut bahwa pendekatan humanis yang dijanjikan Yudo tersebut merupakan upaya yang baik. Begitupun dengan pengurangan prajurit TNI di Papua.

Namun Kepala Negara tidak memberikan jawaban gamblang ketika ditanya apakah dirinya memerintahkan Yudo mengurangi jumlah pasukannya di Papua sebagau bagian dari pendekatan humanis ini. Pengurangan pasukan sering disuarakan sejumlah pihak sebagai upaya mengurangi intensitas kekerasan di Papua.

"Itu baik, tetapi memang harus tegas, karena kalau kita enggak tegas di sana KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) selalu berbuat seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata Jokowi di Istana Negara.

Operasi Teritorial

Sementara Yudo, ketika ditanya terkait praktik pendekatan humanis seperti apa yang dilakukan, mengatakan saat ini sebenarnya operasi yang ditonjolkan adalah operasi teritorial. "Bukan operasi militer, itu yang perlu digarisbawahi, tentunya tetap tegas sesuai hukum yang ada," kata dia.

Yudo tak ingin buru-buru memutuskan apakah pendekatan humanis ini nantinya akan melahirkan kebijakan pengurangan prajurit di Papua. Yudo menyebut evaluasi akan dilalukan terlebih dahulu sebelum melaporkan ke Jokowi situasi yang terjadi.

"Nanti saya pada kesempatan pertama akan datang ke sana bersama staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih yang sebenarnya terjadi di sana," kata dia.

Yudo memilih untuk mendengar terlebih dahulu masukan-masukan dari prajurit di lapangan, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat. "Apa yang harusnya kami (lakukan) tentu pendekatan di lapangan perlu, jangan belum-belum langsung diputuskan, nanti saya memutuskan setelah saya cek baru saya temui pak presiden," kata dia.

Baca Juga: Tak Ada Perintah Jokowi ke Yudo Margono untuk Kurangi TNI di Papua