Wapres Ma'ruf Amin Minta Yudo Margono Lebih Tegas ke KKB: Masih Banyak Kekerasan

Selasa, 20 Desember 2022 15:45 WIB

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelum memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta -Setelah Presiden Joko Widodo, kini giliran Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta agar Panglima TNI Laksamana Yudo Margono lebih tegas dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Ma'ruf menyebut permintaan agar aparat bersikap lebih tegas ini disuarakan oleh berbagai pihak ke pemerintah. "Untuk menjaga dan melindungi masyarakat Papua, walau hanya di daerah tertentu saja," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022.

Pernyataan ini disampaikan Ma'ruf menyusul janji Yudo untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis di Papua. Janji disampaikan Yudo sebelum dirinya dilantik oleh Jokowi pada Senin kemarin, 19 Desember 2022.

Janji pendekatan humanis Yudo, kata Ma'ruf, sebenarnya juga jadi komitmen pemerintah dalam berbagai rapat koordinasi tentang Papua. Pemerintah terus berkomitmen menghadapi masalah kekerasan di Papua dengan pendekatan teritorial dan hukum.

"Tetapi karena banyaknya, masih adanya, kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh KKB, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi," kata Ma'ruf.

Meski demikian, Ma'ruf, yang juga Ketua Badan Pengarah Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, tidak sepakat kalau frasa yang digunakan adalah kekerasan di Papua. Sebab, kekerasan tidak terjadi di seluruh Papua. "Hanya di daerah tertentu saja," kata dia.

Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini berkaca pada perjalanan 5 hari yang dilakukannya ke sejumlah kota di Papua baru-baru ini. Dari Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, hingga Biak. Tapi alih-alih menjelaskan kondisi keamanan di daerah yang dikunjungi, Ma'ruf malah menyinggung aspirasi untuk provinsi baru.

"Semua bahkan minta tambah provinsi baru lagi," kata dia. Padahal, pemerintah sudah menyetujui tiga provinsi baru di Papua dan satu di Papua.

Advertising
Advertising

Minta Tambahan Provinsi

Ma'ruf Amin menyebut masyarakat di Papua meminta tambahan satu provinsi baru lagi, begitupun dengan Papua Barat. Kepada masayarakat, Ma'ruf mengatakan dirinya meminta masyarakat untuk menyelesaikan dulu provinsi baru yang sudah disahkan. "Kita bangun dulu dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya saat uji kelayakan di Komisi Pertahanan DPR, 2 Desember, berjanji akan menggunakan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua. "Ya pasti (humanis). Tadi saya sampaikan walaupun TNI tegas tapi harus humanis," kata dia.

Yudo menyebut TNI bakal melihat terlebih dulu situasi dan kondisi di Papua. Sebab, kata dia, ada daerah yang sudah relatif kondusif, namun ada juga daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Oleh sebab itu, Yudo menyebut bakal mempertimbangkan bentuk operasi yang diperlukan di sana, mengingat kondisi tiap daerah berbeda-beda.

Pendekatan humanis ini disampaikan Yudo di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan yang melibatkan KKB di Papua. Dua minggu lalu KKB diduga telah menembak dua tukang ojek di pangkalan Kali Digoel, Distrik Oksem, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Kedua korban yaitu La Aman dan La Usu dinyatakan telah meninggal dunia.

Setelah melantik Yudo, menyebut bahwa pendekatan humanis yang dijanjikan Yudo tersebut merupakan upaya yang baik. Begitupun dengan pengurangan prajurit TNI di Papua.

Namun Kepala Negara tidak memberikan jawaban gamblang ketika ditanya apakah dirinya memerintahkan Yudo mengurangi jumlah pasukannya di Papua sebagau bagian dari pendekatan humanis ini. Pengurangan pasukan sering disuarakan sejumlah pihak sebagai upaya mengurangi intensitas kekerasan di Papua.

"Itu baik, tetapi memang harus tegas, karena kalau kita enggak tegas di sana KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) selalu berbuat seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata Jokowi di Istana Negara.

Operasi Teritorial

Sementara Yudo, ketika ditanya terkait praktik pendekatan humanis seperti apa yang dilakukan, mengatakan saat ini sebenarnya operasi yang ditonjolkan adalah operasi teritorial. "Bukan operasi militer, itu yang perlu digarisbawahi, tentunya tetap tegas sesuai hukum yang ada," kata dia.

Yudo tak ingin buru-buru memutuskan apakah pendekatan humanis ini nantinya akan melahirkan kebijakan pengurangan prajurit di Papua. Yudo menyebut evaluasi akan dilalukan terlebih dahulu sebelum melaporkan ke Jokowi situasi yang terjadi.

"Nanti saya pada kesempatan pertama akan datang ke sana bersama staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih yang sebenarnya terjadi di sana," kata dia.

Yudo memilih untuk mendengar terlebih dahulu masukan-masukan dari prajurit di lapangan, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat. "Apa yang harusnya kami (lakukan) tentu pendekatan di lapangan perlu, jangan belum-belum langsung diputuskan, nanti saya memutuskan setelah saya cek baru saya temui pak presiden," kata dia.

Baca Juga: Tak Ada Perintah Jokowi ke Yudo Margono untuk Kurangi TNI di Papua

Berita terkait

Jelang HUT OPM, Polri Petakan 13 Daerah Rawan Gangguan Keamanan

1 hari lalu

Jelang HUT OPM, Polri Petakan 13 Daerah Rawan Gangguan Keamanan

Polda Papua mengatakan, telah dipetakan ada 13 daerah rawan gangguan keamanan di wilayah Papua jelang perayaan HUT OPM

Baca Selengkapnya

Peringati 1 Desember, TPNPB akan Adakan Upacara Militer

2 hari lalu

Peringati 1 Desember, TPNPB akan Adakan Upacara Militer

Dia juga memberi arahan agar upacara militer dilaksanakan di markas-markas TPNPB yang tersebar di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya

Janji Ganjar dan Mahfud Md pada Hari Pertama Kampanye: Sejahterakan Guru Ngaji, dan Bangun Desa

2 hari lalu

Janji Ganjar dan Mahfud Md pada Hari Pertama Kampanye: Sejahterakan Guru Ngaji, dan Bangun Desa

Ganjar-Mahfud mengawali perjalanan mereka dengan mengunjungi 2 titik terluar Indonesia, yakni Merauke di ujung timur Papua dan Sabang.

Baca Selengkapnya

3 Strategi Ganjar Tekan Kesenjangan di Papua: Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan

2 hari lalu

3 Strategi Ganjar Tekan Kesenjangan di Papua: Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membeberkan sejumlah strategi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Papua.

Baca Selengkapnya

Perjuangan Yosi Ajarkan Anak-anak Membaca hingga Bangun PAUD Pertama di Ayapo Papua

2 hari lalu

Perjuangan Yosi Ajarkan Anak-anak Membaca hingga Bangun PAUD Pertama di Ayapo Papua

Yosina Deda, perempuan berusia 48 tahun yang mendedikasikan dirinya mengajarkan baca tulis kepada anak usia dini di daerah tepian Danau Sentani, Papua.

Baca Selengkapnya

Wamenkominfo Bantah Adanya Pemadaman Internet di Papua Jelang Kedatangan Ganjar Pranowo

2 hari lalu

Wamenkominfo Bantah Adanya Pemadaman Internet di Papua Jelang Kedatangan Ganjar Pranowo

Wamenkominfo Nezar Patria membantah kabar adanya pemadaman internet di Papua menjelang kampanye perdana Ganjar Pranowo hari ini.

Baca Selengkapnya

Pledoi Fatia Maulidiyanti di Kasus Lord Luhut: Niat Saya Hanya Satu, Menolong Rakyat Papua

3 hari lalu

Pledoi Fatia Maulidiyanti di Kasus Lord Luhut: Niat Saya Hanya Satu, Menolong Rakyat Papua

Fatia Maulidiyanti menyampaikan tidak ada upaya pencemaran nama baik maupun penghinaan dalam podcastnya bersama Haris Azhar.

Baca Selengkapnya

5 Provinsi dengan UMP Tertinggi pada 2024, Ada Papua dan DKI Jakarta

3 hari lalu

5 Provinsi dengan UMP Tertinggi pada 2024, Ada Papua dan DKI Jakarta

Sebanyak 34 provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2024. Kenaikan upah ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2024. UMP ini berlaku bagi semua pekerja formal yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun.

Baca Selengkapnya

Bertemu Ma'ruf Amin di Slovakia, PPI Hongaria Minta Dukungan Simposium Internasional PPI Dunia

3 hari lalu

Bertemu Ma'ruf Amin di Slovakia, PPI Hongaria Minta Dukungan Simposium Internasional PPI Dunia

Simposium Internasional akan diikuti oleh perwakilan seluruh PPI Dunia yang beranggotakan 65 PPI negara.

Baca Selengkapnya

4 Prajurit TNI Meninggal Ditembak KKB di Distrik Paro Nduga

3 hari lalu

4 Prajurit TNI Meninggal Ditembak KKB di Distrik Paro Nduga

Keempat prajurit TNI yang meninggal akan mendapatkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) atas jasa-jasa mereka dalam pelaksanaan tugas di Papua.

Baca Selengkapnya