Wapres Ma'ruf Amin Minta Yudo Margono Lebih Tegas ke KKB: Masih Banyak Kekerasan

Selasa, 20 Desember 2022 15:45 WIB

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelum memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta -Setelah Presiden Joko Widodo, kini giliran Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta agar Panglima TNI Laksamana Yudo Margono lebih tegas dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Ma'ruf menyebut permintaan agar aparat bersikap lebih tegas ini disuarakan oleh berbagai pihak ke pemerintah. "Untuk menjaga dan melindungi masyarakat Papua, walau hanya di daerah tertentu saja," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022.

Pernyataan ini disampaikan Ma'ruf menyusul janji Yudo untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis di Papua. Janji disampaikan Yudo sebelum dirinya dilantik oleh Jokowi pada Senin kemarin, 19 Desember 2022.

Janji pendekatan humanis Yudo, kata Ma'ruf, sebenarnya juga jadi komitmen pemerintah dalam berbagai rapat koordinasi tentang Papua. Pemerintah terus berkomitmen menghadapi masalah kekerasan di Papua dengan pendekatan teritorial dan hukum.

"Tetapi karena banyaknya, masih adanya, kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh KKB, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi," kata Ma'ruf.

Meski demikian, Ma'ruf, yang juga Ketua Badan Pengarah Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, tidak sepakat kalau frasa yang digunakan adalah kekerasan di Papua. Sebab, kekerasan tidak terjadi di seluruh Papua. "Hanya di daerah tertentu saja," kata dia.

Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini berkaca pada perjalanan 5 hari yang dilakukannya ke sejumlah kota di Papua baru-baru ini. Dari Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, hingga Biak. Tapi alih-alih menjelaskan kondisi keamanan di daerah yang dikunjungi, Ma'ruf malah menyinggung aspirasi untuk provinsi baru.

"Semua bahkan minta tambah provinsi baru lagi," kata dia. Padahal, pemerintah sudah menyetujui tiga provinsi baru di Papua dan satu di Papua.

Advertising
Advertising

Minta Tambahan Provinsi

Ma'ruf Amin menyebut masyarakat di Papua meminta tambahan satu provinsi baru lagi, begitupun dengan Papua Barat. Kepada masayarakat, Ma'ruf mengatakan dirinya meminta masyarakat untuk menyelesaikan dulu provinsi baru yang sudah disahkan. "Kita bangun dulu dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya saat uji kelayakan di Komisi Pertahanan DPR, 2 Desember, berjanji akan menggunakan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua. "Ya pasti (humanis). Tadi saya sampaikan walaupun TNI tegas tapi harus humanis," kata dia.

Yudo menyebut TNI bakal melihat terlebih dulu situasi dan kondisi di Papua. Sebab, kata dia, ada daerah yang sudah relatif kondusif, namun ada juga daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Oleh sebab itu, Yudo menyebut bakal mempertimbangkan bentuk operasi yang diperlukan di sana, mengingat kondisi tiap daerah berbeda-beda.

Pendekatan humanis ini disampaikan Yudo di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan yang melibatkan KKB di Papua. Dua minggu lalu KKB diduga telah menembak dua tukang ojek di pangkalan Kali Digoel, Distrik Oksem, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Kedua korban yaitu La Aman dan La Usu dinyatakan telah meninggal dunia.

Setelah melantik Yudo, menyebut bahwa pendekatan humanis yang dijanjikan Yudo tersebut merupakan upaya yang baik. Begitupun dengan pengurangan prajurit TNI di Papua.

Namun Kepala Negara tidak memberikan jawaban gamblang ketika ditanya apakah dirinya memerintahkan Yudo mengurangi jumlah pasukannya di Papua sebagau bagian dari pendekatan humanis ini. Pengurangan pasukan sering disuarakan sejumlah pihak sebagai upaya mengurangi intensitas kekerasan di Papua.

"Itu baik, tetapi memang harus tegas, karena kalau kita enggak tegas di sana KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) selalu berbuat seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata Jokowi di Istana Negara.

Operasi Teritorial

Sementara Yudo, ketika ditanya terkait praktik pendekatan humanis seperti apa yang dilakukan, mengatakan saat ini sebenarnya operasi yang ditonjolkan adalah operasi teritorial. "Bukan operasi militer, itu yang perlu digarisbawahi, tentunya tetap tegas sesuai hukum yang ada," kata dia.

Yudo tak ingin buru-buru memutuskan apakah pendekatan humanis ini nantinya akan melahirkan kebijakan pengurangan prajurit di Papua. Yudo menyebut evaluasi akan dilalukan terlebih dahulu sebelum melaporkan ke Jokowi situasi yang terjadi.

"Nanti saya pada kesempatan pertama akan datang ke sana bersama staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih yang sebenarnya terjadi di sana," kata dia.

Yudo memilih untuk mendengar terlebih dahulu masukan-masukan dari prajurit di lapangan, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat. "Apa yang harusnya kami (lakukan) tentu pendekatan di lapangan perlu, jangan belum-belum langsung diputuskan, nanti saya memutuskan setelah saya cek baru saya temui pak presiden," kata dia.

Baca Juga: Tak Ada Perintah Jokowi ke Yudo Margono untuk Kurangi TNI di Papua

Berita terkait

Kunjungi Pulau Penyengat, Ma'ruf Amin Kagum dengan Peradaban Melayu Kepri

4 jam lalu

Kunjungi Pulau Penyengat, Ma'ruf Amin Kagum dengan Peradaban Melayu Kepri

Ma'ruf Amin menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pulau Penyengat dalam kunjungan kerjanya ke Kepri.

Baca Selengkapnya

Satgas Damai Cartenz Ungkap KKB Gunakan Dana Desa untuk Beli Senjata dan Amunisi

11 jam lalu

Satgas Damai Cartenz Ungkap KKB Gunakan Dana Desa untuk Beli Senjata dan Amunisi

Dari 40 persen kasus senjata api ilegal milik KKB yang diselidiki melibatkan dana desa.

Baca Selengkapnya

Lima Warga Keturunan Palestina Tewas dalam Penembakan di Israel

14 jam lalu

Lima Warga Keturunan Palestina Tewas dalam Penembakan di Israel

Lima warga keturunan Palestina tewas dalam salah satu penembakan terkait kejahatan paling mematikan dalam sejarah Israel

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Haris Azhar Pernah Bantu Urus Saham Suku di Timika

1 hari lalu

Luhut Sebut Haris Azhar Pernah Bantu Urus Saham Suku di Timika

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebut Haris Azhar pernah bantu mengurus saham suku di Timika, Papua.

Baca Selengkapnya

Bawa Catatan ke Sidang, Luhut Binsar Pandjaitan Disindir Kubu Haris Azhar-Fatia

1 hari lalu

Bawa Catatan ke Sidang, Luhut Binsar Pandjaitan Disindir Kubu Haris Azhar-Fatia

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Baca Selengkapnya

Sidang Haris-Fatia, Luhut Sebut sebagai Perwira Kopassus: Kalau Salah Saya Siap Dihukum

1 hari lalu

Sidang Haris-Fatia, Luhut Sebut sebagai Perwira Kopassus: Kalau Salah Saya Siap Dihukum

Luhut Pandjaitan mengatakan apabila dia salah, dirinya siap dihukum dalam sidang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Baca Selengkapnya

Luhut Pandjaitan Cerita Pernah Membantu Haris Azhar Melanjutkan Sekolah ke Harvard

1 hari lalu

Luhut Pandjaitan Cerita Pernah Membantu Haris Azhar Melanjutkan Sekolah ke Harvard

Luhut Pandjaitan mengungkap kedekatannya dengan Haris Azhar, aktivis HAM yang ia polisikan gara-gara konten Youtube soal bisnis tambang di Papua.

Baca Selengkapnya

Luhut di Sidang Haris Azhar dan Fatia: Tidak Ada Kebebasan Absolut

1 hari lalu

Luhut di Sidang Haris Azhar dan Fatia: Tidak Ada Kebebasan Absolut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hadir di sidang Haris Azhar dan Fatia di PN Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

Saat Luhut di Pengadilan, Mikrofon Kuasa Hukum Haris Azhar Mati dan Liputan Media Dibatasi

1 hari lalu

Saat Luhut di Pengadilan, Mikrofon Kuasa Hukum Haris Azhar Mati dan Liputan Media Dibatasi

Sejumlah kejadian mewarnai saat Luhut Pandjaitan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kuasa hukum Haris Azhar sebut ada nuansa intimidatif.

Baca Selengkapnya

Polda Papua Upayakan Mediasi Usai Konflik Dua Suku di Nabire Tewaskan 2 Orang

1 hari lalu

Polda Papua Upayakan Mediasi Usai Konflik Dua Suku di Nabire Tewaskan 2 Orang

Polda Papua, Kapolres, Bupati, dan beberapa kepala daerah sedang mengupayakan mediasi untuk mencapai titik temu antara kedua kelompok di Nabire

Baca Selengkapnya