Saat Bamsoet Tanya Korelasi Kepuasan Publik dan Keinginan Masyarakat Terus Dipimpin Jokowi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 9 Desember 2022 09:30 WIB

Bamsoet Ungkapkan PPHN atau Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Bisa Dilakukan Melalui Konsesus Nasional Tanpa Amandemen

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo atau Bamsoet menanggapi survei Poltracking yang menyebut kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin meningkat hingga 73,2 persen.

Bamsoet mengatakan, apakah kepuasan publik ini berkolerasi dengan keinginan masyarakat agar Presiden Jokowi terus memimpin.

Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi telah kehilangan waktu selama dua tahun untuk bergerak akibat pandemi Covid-19.

"Keinginan publik seperti apa?" ujar Bamsoet dalam rilis daring survei Poltracking, Kamis, 8 Desember 2022.

Dia pun mencontohkan Inggris yang ekonominya disebut morat marit setelah pergantian kekuasaan.

Advertising
Advertising

"Inggris saat peralihan pemerintahan bukan perbaikan yang dicapai justru tren ekomominya merosot tajam," kata dia.

Baca juga: Survei Kepuasan Pemerintahan Presiden Jokowi, Poltracking: Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terbaik

Sebelumnya Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi-Ma'ruf secara konsisten meningkat hingga 73,2%.

"Sekarang terlihat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi sedang naik di November terakhir menjelang pergantian tahun menuju 2023 mendatang," ujar Hanta dalam live YouTube Poltracking Indonesia pada Kamis, 8 Desember 2022.

Hanta mengatakan, survei tersebut dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap responden terpilih. Survei dilakukan pada tanggal 21-27 November 2022 lalu, dan sampel dalam survei ini adalah 1220 responden, dengan margin of error ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini dilakukan menggunakan metode standar multistage random sampling.

Dalam hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap figur personel Presiden Jokowi sendiri mencapai angka 73,5%. Meskipun pernah turun menjadi 59%, namun dalam tiga bulan kemudian naik kembali seperti saat ini yaitu 73,5%.

Bamsoet mengatakan, dari paparan itu sudah jelas masyarakat tidak terlampau terkejut. Hal ini karena dia menilai Jokowi sukses menghadapi pandemi Covid-19 dan diakui dunia.

Begitu pula dengan penyelenggaraan KTT G20 yang menurut Bamsoet sangat baik. Kebijakan ekonomi juga baik dan sangat tanggap atas berbagai persoalan yang terjadi.

"Artinya Presiden Jokowi dalam penilaian saya punya sense of crisis yang lebih tinggi dibanding pemimpin yang lain," ujar dia.

Dengan begitu, Bamsoet kembali mempertanyakan apakah ada korelasi antara kepuasan itu dengan keinginan masyarakat untuk terus dipimpin Jokowi.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

3 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

7 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

8 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

10 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

11 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

12 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

12 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya