INFO NASIONAL – Tidak ada negara mana pun yang maju tanpa ditopang oleh birokrasi yang andal serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal itu dikatakan Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro dalam webinar bertema “Dinamika Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan” yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), sebagai rangkaian dari pelantikan pengurus MIPI Provinsi Sulsel periode 2022-2026 secara hybrid di Baruga Patingalloang, Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Jumat 2 Desember 2022.

"Kita harus siap membaca itu, menilai itu, dan tantangan besarnya adalah praktik patronase birokrasi. Praktik merit system yang belum dikedepankan, jadi lebih pada tentunya non-merit system dalam promosi-promosi. Meskipun sudah ada open recruitment," kata Siti Zuhro.

Melihat kondisi di Sulsel, dirinya sepakat jika Sulsel mempunyai potensi untuk menjadi barometer pembangunan di Indonesia Timur. Meski begitu, ada beberapa yang harus dibenahi untuk mencapai posisi tersebut. Berbagai tantangan itu dari tata kelola pemerintahan, birokrasi, hingga demokrasi.

Tantangan lain yaitu ada culture set yang tidak mau berubah cepat. Siti menilai, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah masih bermasalah. Sementara itu, kepercayaan masyarakat pada publik variatif, tergantung integritas dan kualitas pemimpin daerah serta program pembangunan yang dilakukan di daerah.

"Aspek politik berpengaruh bagi perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui peran keterwakilan kepala daerah yang menduduki jabatan struktural dan menjalankan kepemimpinan daerah. Reformasi birokrasi menjadi inti dari perubahan, menjadi napas dalam roda pemerintahan yang lebih profesional," ujarnya.

Dia mendorong pemerintah provinsi Sulsel untuk mempersiapkan diri dalam proses menjadi leading atau promotor dan inovator di Indonesia Timur. Adapun upaya-upaya tersebut bisa dilakukan dengan menghadirkan inovasi pelayanan publik yang baik. Salah satunya inovasi yang pernah dilakukan Sulsel seperti inovasi gerai perizinan sektor kelautan dan perikanan.

"Kita harus siap membaca itu, menilai itu, dan tantangan besarnya adalah praktik patronase birokrasi. Praktik merit system yang belum dikedepankan, jadi lebih pada tentunya non-merit system dalam promosi-promosi. Meskipun sudah ada open recruitment," katanya.

Ketua Dewan Penasihat MIPI Ryaas Rasyid mengatakan, dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik memiliki tiga inti, yaitu mempunyai integritas, mempunyai kompetensi, dan mempunyai komitmen. "Integritas yang teruji ini penting, tidak bisa kalau tidak teruji. Kompetensi yang diakui, komitmen yang bisa dipercaya. Anda nilai pemimpin dari situ," ujarnya.

Pemimpin yang punya kompetensi akan memahami akar masalah yang terjadi di daerah yang dipimpin. Seperti ada masalah kemiskinan di Sulsel, pemimpin akan tahu penyebab dari kemiskinan tersebut. Ada kemungkinan kemiskinan yang terjadi di Sulsel berbeda dengan yang terjadi di Papua atau Jawa, sehingga solusinya berbeda. “Makanya kecerdasan penting, kompetensi penting, mampu mendefinisikan masalah artinya mampu memahami akar-akar masalah, sebab terjadinya masalah," ujarnya.