Andika Perkasa Absen dari Rombongan Pengantar Yudo Margono, Ini Sebabnya

Jumat, 2 Desember 2022 14:02 WIB

KSAL Yudo Margono diantar oleh KSAD Dudung Abdurrachman, KSAU Fadjar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat akan mengikuti fit and proper test menjadi Panglima TNI di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test terhadap calon Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, hari ini. Yudo nampak hadir ditemani oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Selain itu, nampak hadir Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Mereka berjalan bersama mengantarkan Yudo ke ruang rapat Komisi I DPR.

Namun, Panglima TNI saat ini, Jenderal Andika Perkasa, nampak absen dari rombongan pengantar Yudo. Menurut Yudo, Andika sedang ada acara sehingga belum bisa ikut mengantarkannya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

“Pak Andika lagi ada acara,” kata Yudo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022.

Anggota Komisi Pertahanan Fraksi Partai Golkar, Dave Fikarno, mengatakan uji kepatutan dan kelayakan bakal diawali dengan pemaparan visi misi oleh Yudo. Selanjutnya, kata dia, masing-masing fraksi bakal mengajukan pertanyaan kepada Yudo.

Advertising
Advertising

“Ya pasti tanya jawab. Jadi mungkin setelah pemaparan beliau, lalu masing-masing fraksi bertanya, bila ingin pendalaman dari masing-masing anggota pasti dipersilakan,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022.

Adapun Komisi Pertahanan DPR disebut Dave bakal mendalami sejumlah isu, di antaranya ihwal peremajaan alutsista dengan anggaran yang terbatas, situasi Papua, penegakan hukum, hingga potensi mitigasi keamanan.

“Laut Cina Selatan itu hanya satu, ada banyak loh ancaman kita. Jadi jangan fokus Laut Cina Selatan, masih ada selain Papua, ada di Selat Malaka. Bagian selatan Indonesia itu juga butuh penjelasan dari beliau,” ujarnya.

Usai fit and proper test, Dave mengatakan komisinya bakal menyambangi kediaman Yudo dalam rangka verifikasi faktual. “Verifikasi faktual langsung di kediaman beliau, diterima Pak Yudo dan keluarga,” kata dia.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menerangkan salah satu tantangan dalam uji kepatutan dan kelayakan terhadap Yudo. Menurut dia, Yudo mesti bisa menjelaskan secara sistematis ihwal peran aktif TNI dalam mengantisipasi tantangan sebagai dampak ekonomi global.

“Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis, bagaimana peran serta atau peran aktif TNI dalam menghadapi, mengantisipasi tantangan atas dampak ekonomi global,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 November 2022.

Adapun resesi global diprediksi terjadi pada 2023. Dasco menjelaskan, tantangan bagi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa adalah memberikan kontribusi dalam mengantisipasi hal tersebut.

Baca: Diantar KSAD, KSAU, dan Kapolri, Yudo Margono Akui Tak Tegang Ikut Tes Kelayakan

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

23 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya