TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyayangkan pencabutan izin penggunaan tempat untuk kegiatan safari politik Anies Baswedan di Aceh dan Pekanbaru, Riau. Anies dijadwalkan menyambangi Serambi Mekkah pada 2-3 Desember 2022.

Menurut Kholid, masyarakat dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies. Dia menyebut dukungan ini merupakan ekspresi demokrasi yang dijamin dan dilindungi konstitusi.

“Adalah hak politik warga dan relawan untuk memberikan dukungan kepada Pak Anies. Karena itu adalah ekspresi demokrasi yang dijamin dan dilindungi oleh UU,” kata Kholid melalui pesan singkat, Kamis, 1 Desember 2022.

"Apalagi jka proses perizinan dilakukan secara formal, kegiatan jelas, penyelenggara jelas dan bersifat edukasi politik,” kata dia.

Sebelumnya, NasDem menyatakan bahwa kunjungan Anies Baswedan ke Aceh dan Pekanbaru, Riau, mendapatkan sedikit hambatan. Mereka menyatakan hambatan itu karena izin penggunaan tempat di kedua kota itu dicabut secara tiba-tiba oleh pemerintah daerah setempat.

Safari politik Anies Baswedan ke Aceh tetap berjalan

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan safari politik Anies Baswedan ke Aceh bakal tetap berjalan. Dia menjelaskan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aceh Partai NasDem merupakan tuan rumah safari politik Anies. Menurut dia, partainya dan Anies bakal mengikuti keputusan masyarakat Aceh.

“Kami dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai tamu, yang jadi tuan rumah DPW Aceh. Kami akan mengikuti keputusan masyarakat Aceh,” kata Ali saat dihubungi, Rabu, 30 November 2022.

Ali menyebut animo masyarakat Aceh dalam menyambut Anies sangat tinggi. Jika safari dibatalkan, kata dia, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, Ali menyebut safari politik Anies tetap digelar. Namun, dia belum tahu format apa yang bakal digunakan untuk kegiatan safari Anies.

“Kalau itu ditiadakan, takutnya itu menjadi hal-hal yang justru tidak kita inginkan. Jadi DPW tetap akan menyelenggarakan silaturahmi dalam format yang kita belum tahu seperti apa nanti,” kata dia.

Berharap pencabutan dukungan tak terkait dengan politik

Ali berharap pencabutan izin penggunaan tempat untuk kegiatan safari politik Anies Baswedan tidak behubungan dengan politik. Dia menjelaskan, mulanya pemerintah daerah setempat telah mengizinkan penggunaan salah satu taman di Kota Aceh untuk digunakan sebagai tempat kegiatan safari politik. Namun, kata dia, tiba-tiba izin dicabut tanpa konfirmasi.

“Informasi yang saya terima tadi bahwa izin penggunaan taman awalnya sudah dikeluarkan Pemda, terus kemudian tiba-tiba tanpa konfirmasi dicabut izin penggunaannya,” kata Ali.

Dia menyayangkan pencabutan izin yang sekonyong-konyong ini. Menurut Ali, kebebasan untuk berkumpul merupakan hak warga negara. Ia berharap pencabutan izin ini tidak bermuatan politis

Jika berhubungan dengan politik, Ali menyebut hal ini sangat menyakiti rakyat Indonesia. Khususnya, masyarakat Serambi Mekkah yang ingin bersilaturahmi dengan Anies.

Dia turut berharap Pemda bisa menjelaskan secara rinci duduk perkara di balik pencabutan izin ini. Sehingga, kata Ali, masyarakat tidak menafsirkan peristiwa ini sebagai suatu upaya menghalangi masyarakat bertemu Anies.

“Sampai sekarang kita belum mendapat penjelasan itu, yang baru kita dapatkan info pencabutan izin,” ujarnya.

Anies Baswedan merupakan calon presiden yang akan diusung oleh Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat. Akan tetapi hingga saat ini, baru NasDem saja yang mendeklarasikan dukungannya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu secara resmi, sementara Demokrat dan PKS belum mendeklarasikan dukungannya.