INFO NASIONAL - Kementerian Pertanian bersama World Organization of Animal Health (WOAH), Badan Pangan dan Pertanian (FAO), serta industri perunggasan dan farmasi di Indonesia mendeklarasikan langkah-langkah konkrit untuk mencegah resistensi Antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) di Indonesia pada Selasa, 22 November 2022.

Deklarasi ini dilaksanakan saat diskusi dalam rangka memperingati Pekan Perayaan Kesadaran Antimikroba Sedunia yang jatuh pada tanggal 18-24 November 2022.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Nasrullah menyampaikan bahwa deklarasi ini mencakup lima poin penting untuk mendorong pencegahan AMR, terutama di lingkup industri perunggasan dan farmasi.

Kelima poin tersebut adalah (1) berkomitmen dalam penggunaan antimikroba dengan bijak yang tepat jenis dan tepat dosis sesuai resep; (2) meningkatkan biosekuriti dan vaksinasi untuk mengurangi tingkat infeksi; (3) mengurangi penggunaan antimikroba di peternakan dan penerapan manajemen limbah yang baik; (4) berinvestasi untuk menekan laju resistensi antimikroba; (5) berkolaborasi antar industri dan akademisi untuk berbagi data dan informasi dalam upaya memerangi resistensi antimikroba.

Pihak industri perunggasan dan farmasi yang menandatangani deklarasi tersebut diantaranya: PT. Charoen Pokphand Indonesia, PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT. Medion Farma Jaya, PT. Satya Samitra Niagatama, PT. Agrinusa Jaya Santosa, dan PT. Elanco Animal Health Indonesia (sebagai perwakilan dua pemangku kepentingan industri perunggasan swasta dan empat perusahaan obat hewan). Keenam perusahaan ini juga akan mengajak perusahaan lain untuk dapat ikut berkomitmen mengatasi permasalahan resistensi antimikroba.

“Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen dan merupakan langkah nyata dari dukungan pihak industri terhadap Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2020-2024,” kata Nasrullah.

Menurutnya, kesepakatan ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan G-20 di Bali, bahwa negara-negara anggota G-20 berkomitmen meningkatkan upaya ketahanan sistem pangan dan pertanian melalui kerjasama yang efektif dengan stakeholder terkait, melalui promosi kerjasama public-private, investasi pengembangan kapasitas dan inovasi solusi permasalahan dampak produksi yang berkelanjutan.

Sub sektor peternakan merupakan salah satu sub sektor yang sangat penting dalam upaya mengendalikan resistensi antimikroba. Menurut Nasrullah, AMR dapat mengancam produktivitas ternak dan berpotensi menghambat penyediaan pangan bagi masyarakat, lantaran hewan yang sakit kehilangan kemampuannya untuk membunuh mikroorganisme yang menginfeksi ternak.

“Resistensi antimikroba tidak hanya berdampak pada meningkatnya tantangan manajemen kesehatan hewan, namun juga ancaman bagi kesehatan masyarakat karena bakteri resisten dapat menyebar melalui rantai makanan,” tuturnya.

Antimikroba sangat diperlukan bagi sub sektor peternakan, dan banyak digunakan di industri perunggasan, maka dari itu dibutuhkan inisiatif dari pihak industri perunggasan untuk berperan secara konkrit dalam upaya pencegahan AMR melalui penerapan praktik-praktik yang baik di tingkat budidaya dan penyediaan pangan asal hewan.

Nasrullah juga menegaskan bahwa momentum ini menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama PublicPrivate Partnership (PPP) industri perunggasan dalam melakukan praktik baik penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab.

Tindak lanjut komitmen bersama

Sistem kesehatan global mempraktikkan pendekatan kolaboratif One Health untuk pengendalian AMR yang efektif, melalui promosi praktik–praktik terbaik untuk mengurangi penggunaan antimikroba untuk mencegah munculnya mikroba yang kebal antimikroba pada manusia, hewan, serta lingkungan.

“Sebagai tindak lanjut dari deklarasi ini, kami sangat berharap agar sektor industri dapat terlibat langsung dalam penyusunan dan implementasi kebijakan AMR kedepannya,” ujar Nasrullah.

Ia menambahkan, komitmen swasta sangat penting dalam pencapaian penurunan penggunaan antimikroba di peternakan ayam broiler karena profilaksis. Karena itu, industri peternakan diharapkan dapat menerapkan kompartementalisasi di peternakan, memenuhi syarat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk peternakan ayam petelur, dan berkontribusi dalam surveilans AMR/AMU.

“Hal ini untuk menjamin kualitas produk protein hewani aman dari resistensi antimikroba sehingga anak dapat tumbuh sehat dan cerdas, serta terhindar dari stunting,” ujar drg. Agus Suprapto M.Kes selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sementara itu, Dr Ronello C. Abila, Perwakilan Sub-Regional WOAH untuk Asia Tenggara menyatakan bahwa peningkatan praktik penggunaan antimikroba yang bertanggung jawab dan bijaksana, pemantauan jumlah antimikroba yang digunakan pada hewan dan tingkat kesadaran yang tinggi, berperan penting untuk memerangi resistensi antimikroba. “WOAH akan terus mendukung Indonesia dengan segala cara sebagai anggota dari organisasi,” katanya.

AMR merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan terpadu. Dalam semangat One Health, deklarasi bersama ini menjadi landasan untuk menjalin kerja sama yang lebih kuat kedepannya antara pihak pemerintah dan swasta, serta mendorong inisiatif-inisiatif baru dari multi-pihak dalam upaya mengendalikan laju AMR di Indonesia. (*)