Update Kasus Gagal Ginjal Akut: 325 Kasus, 178 Meninggal Dunia

Rabu, 2 November 2022 11:16 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. Menkes menyampaikan berdasarkan data per 21 Oktober 2022, jumlah kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) pada anak ditemukan sebanyak 241 kasus di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55 persen dari jumlah kasus. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan ada 325 kasus gagal ginjal akut di seluruh Indonesia per Selasa, 1 November 2022. Dia menyebut ada konsentrasi di provinsi tertentu seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Budi menerangkan kasus gagal ginjal akut paling tinggi ada di DKI Jakarta. Adapun dari 325 kasus yang melanda anak usia 0-5 tahun ini, 178 anak meninggal dunia.

“Data per kemarin, ada 325 kasus gagal ginjal di seluruh Indonesia. DKI Jakarta paling tinggi. Kita juga melihat ada 178 yang meninggal dari 325,” kata Menkes Budi dalam rapat kerja bersama DPR Komisi IX di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa, 2 November 2022.

Kasus menurun

Budi mengklaim kasus gagal ginjal akut menurun 54 persen dari kondisi sebelumnya yang mencapai 60 persen. Setelah mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan obat sirup, kata dia, jumlah kasus gagal ginjal akut menurun drastis.

“Kami juga lakukan monitoring di rumah sakit, yang tadinya masuk tiap hari tinggi, sekarang tidak ada yang masuk ke sini,” kata dia.

Advertising
Advertising

Adapun obat Fomepizole disebut Budi efektif menurunkan angka kasus gagal ginjal akut. “Sejak Fomepizole kita coba tangga 18 Oktober, jumlah kematian menurun drastis. Jumlah kasus baru maupun kematian menurun. Ini terjadi setelah kita melarang penyebaran obat cair dan ditemukannya Fomepizole,” ujarnya.

Budi mengaku baru melihat ada lonjakan kasus pada akhir Agustus lalu. Setelah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), pihaknya mulai bergerak untuk mengambil sample.

Rilis Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 5 Oktober menggerakkan Kementerian Kesehatan untuk beralih dari uji patologi ke uji toksikologi. Hasilnya, ada senyawa kimia terlarang di dalam obat yang dikonsumsi oleh balita.

“Kita uji darah terhadap semua pasien dan itu terkonfirmasi sama dengan laporan WHO bahwa ada cairan kimia di darah mereka. Langkah berikutnya kita datangi semua pasien, ambil obatnya, lalu kita tes. Terkonfirmasi ada senyawa kimia terlarang dari obat yang diambil ke rumah,” kata dia.

Budi menyebut saat ini suplai Fometizole sudah mencukupi untuk didistribusikan ke rumah sakit yang memiliki pasien gagal ginjal akut pada anak. Dia menyebut juga memaparkan tata laksana perawatan kepada dokter anak di seluruh Indonesia.

“Setelah kami coba di RSCM hasilnya positif, kami langsung distribusikan ke seluruh RS yang punya pasien ini. Tata laksana kita tulis dan video conference minggu lalu untuk pastikan dokter anak tahu,” kata Budi.

Baca: Kasus Gagal Ginjal Akut, Bareskrim Periksa Produsen Farmasi PT Afi Farma di Kediri

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

2 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

4 jam lalu

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

Tim Sanitasi dan Keamanan Pangan akan mendapatkan contoh makanan yang akan dikonsumsi oleh jemaah haji untuk diuji

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

5 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

9 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya