TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono hari ini dbertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Usai pertemuan, Mardiono bicara panjang lebar soal posisinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, hubungan terkininya dengan Suharso Monoarfa, hingga dukungan kadernya terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam pertemuan, Mardiono menyebut Jokowi sempat menanyakan bagimana kondisi PPP saat ini. PPP sebelumnya diterpa konflik internal setelah Suharso dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP.

"Sekarang baik, solid bapak presiden," kata Mardiono menceritakan kepada Jokowi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2022.

Mundur dari Wantimpres

Salah satu agenda utama bertemu Jokowi yaitu soal statusnya sebagai anggota Wantimpres. Sesuai aturan, Mardiono harus mundur dari Wantimpres karena memimpin partai politik yaitu PPP. "Selambat-lambatnya tiga bulan sejak saya menjadi Plt Ketua Umum PPP, saya harus mengundurkan diri," kata Mardiono.

Mardiono menjadi Plt Ketua Umum PPP, menggantikan Suharso, yang kini masih menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah mengesahkan kepengurusan PPP yang dipimpin Mardiono sejak 10 September 2022.

Dalam pertemuan hari ini, Mardiono melaporkan bahwa dirinya sedang menyelesaikan kajian untuk percepatan pembangunan ekonomi pedesaan. Saat ini, kata dia, ada 45 persen penduduk desa yang jumlahnya mencapai 119,7 juta.

Ratusan juta penduduk ini tinggal di 74.961 desa. "Ini mengalami ekonomi biaya tinggi, dan saat ini sedang saya lakukan kajuan itu sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi bidang kesejahteraan rakyat, nah ini belum saya selesaikan," kata dia.

Untuk itu, kata Mardiono, Jokowi meminta dirinya menyelesaikan lebih dulu urusan tersebut sebelum akhirnya menyampaikan surat pengunduran diri. "Sehingga tugas saya bisa mengakhiri tugas itu dengan baik. Itu arahan dari bapak presiden," kata dia.

Posisi Suharso di Kabinet dan PPP

Sejauh ini, Mardiono menyebut belum ada pembicaraan dengan Jokowi untuk menggantikan posisi Suharso di kabinet. Sejauh ini, kata dia, Jokowi hanya bertanya apakah PPP saat ini masih solid atau tidak di internal.

Mardiono pun menyebut konsolidasi nasional PPP sudah dilakukan di 20 provinsi dan tersisa 14 provinsi lainya. "Kami akan selesaikan konsolidasi di tingkat nasional," kata dia.

Sebaliknya, Mardiono mengklaim belum ada pikiran di PPP untuk mengusulkan pengganti Suharso. "Kalau, toh, kami memiliki hak untuk itu, kami hanya memiliki hak untuk mengusulkan. Tetapi, hak prerogatifnya adalah hak pak presiden itu kami hormati dan kami junjung tinggi itu," kata dia.

Mardiono pun kembali melempar pujian kepada Suharso. Ia menyebut Suharso sebagai guru, mentor, dan sahabatnya. "Sehingga sampai saat ini pun kami masih mendiskusikan soal kepartaian, karena memang kami dengan Pak Suharso itu sama," ujarnya.

Mardiono juga menyebut dirinya bersama Suharso juga selama ini telah berjuang mengawal PPP yang menjadi warisan ulama ini. "Jadi, sebenarnya tidak ada friksi antara kami denga Pak Suharso," kata dia.

Setelah dilengserkan, Suharso sempat ditawari jabatan baru sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Sampai hari ini, Mardiono belum mengkonfirmasi apakah akhirnya Suharso bersedia menerima jabatan baru tersebut atau tidak.

"Beliau sangat negarawan. Jadi Pak Suharso ini tidak pernah menanyakan jabatan. Tidak pernah menanyakan. Beliau tentu taat asas," kata Mardiono.

Dukungan untuk Ganjar

Dalam kesempatan ini, Mardiono juga angkat bicara tentang adanya dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PPP terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. PPP kini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PAN yang belum memutuskan dukungan calon presiden ke siapapun.

Tapi, Mardiono tak mempemasalahkan dukungan dari DPW. "PPP sangat demokratis. Semua suara dari arus bawah itu kami dengarkan, kami jadikan sebagai bahan. Kemudian tentu nanti kami bawa ke rapat," kata dia.

Ia menyebut ada tradisi di PPP untuk membicarakan dukungan capres ini ke ulama yang tergabung di majelis-majelis. Lalu, dukungan ini dibawa ke Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas, hingga ke KIB.

"Ya kami di situ taat asas, namanya juga koalisi. Kalau koalisi itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semua keputusan adalah keputusan bersama. begitulah kontak politik kami dengan KIB," kata dia.

Pertemuan Airlangga dan Puan

Begitupun dengan pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua DPR Puan Maharani. Mardiono menyebut pertemuan ini adalah bagian dari lobi-lobi politik.

Bahkan, Mardiono menganggap pertemuan ini sejalan dengan KIB. "Jadi saya percaya itu adalah bagian dari penguatan untuk KIB," kata dia.

Ditanya apakah pertemuan Airlangga dan Puan menjadi sinyal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bergabung dengan PDIP, Mardiono tidak membantahnya. Ia menyebut KIB membuka seluas-luasnya untuk partai lain bergabung ke koalisi ini.

"Tentu kami akan membangun kekuatan politk yang baik ke depan untuk membangun bangsa dan negara. Saya pikir itu lebih penting," kata Mardiono.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.