Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Selasa, 4 Oktober 2022 12:02 WIB

Ekspresi Muhadjir Effendy, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Terlihat di sebelah kiri Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dibantu oleh menteri yang terhimpun dalam kabinet Indonesia Maju. Ada empat Menteri Koordinator atau Menko, yaitu Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dari 4 Menko, Siapa yang Paling Tajir?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Desember 2021, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan jadi Menko terkaya.

Sedangkan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD jadi menteri koordinator dengan harta paling sedikit dibandingkan menko lainnya. Berikut perincian harta kekayaan para menko Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berada di dalam mobil usai memenuhi undangan pemeriksaan sebagai pelapor atas laporannya terkait pencemaran nama baik kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Direskrimsus Polda Metro Jaya, Senin, 27 September 2021. Video tersebut membahas laporan sejumlah sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya Papua. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

1. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Advertising
Advertising

Luhut Binsar Pandjaitan terpilih menjadi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi periode 2019–2024. Sebelumnya dia merupakan Menko Bidang Kemaritiman Kabinet Kerja pada Juli 2016. Luhut juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.

Pada 12 Agustus 2015, LBP, julukan lain Luhut, ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Kemudian dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid II pada 27 Juli 2016, Luhut diangkat menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Luhut Binsar Pandjaitan jadi Menko paling kaya dengan total harta kekayaan mencapai Rp. 716, 3 miliar menurut LHKPN per Desember 2021. Adapun rincian harta Luhut yaitu Tanah dan bangunan Rp. 245,3 miliar, alat transportasi dan mesin Rp. 2,1 miliar, serta harta bergerak lainnya mencapai Rp. 3,3 miliar.

Sementara harta dari surat berharga Luhut mencapai Rp. 193,03 miliar. Luhut memiliki kas dan setara kas senilai Rp. 252, 5 miliar. Sedangkan total keseluruhan harta lainnya milik Luhut yakni Rp. 31,8 miliar. Luhut juga memiliki utang sebesar Rp 12 miliar.

Menkomarinves Luhut Binsar Panjaitan dijuluki menteri Luhut paling tajir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pernyataan itu ia ungkapkan saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. “Kalau menko yang paling tajir ga dateng nanti simbolnya jadi kurang baik,” kata Sri Mulyani, 8 Maret 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mencoba mobil Toyota Kijang Innova BEV dalam pameran Indonesia International Motor Show di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 31 Maret 2022. Tempo/Tony Hartawan

2. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto merupakan Menteri Perindustrian era Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pada era Kabinet Indonesia Maju, Jokowi kembali mengangkat Airlangga sebagai menteri. Airlangga dipercaya menjabat Menko Bidang Perekonomian periode 2019-2024.

Di antara keempat Menko lainnya, Airlangga menjadi Menko paling kaya kedua setelah Luhut ditinjau dari data LHKPN per Desember 2021. Total keseluruhan hartanya mencapai Rp 425,6 miliar. Adapun perincian harta kekayaan Airlangga yaitu tanah dan bangunan Rp 108,4 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 2,5 miliar, dan harta bergerak lainnya Rp 573,5 juta.

Adapun sumber kekayaan lain Airlangga yaitu dari surat berharga senilai R. 54,9 miliar, kas dan setara kas Rp. 321 miliar, dan harta lainnya Rp. 9,9 miliar. Airlangga memiliki utang sebesar Rp 72,2 miliar.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 12 Juli 2022. Tempo/Fajar Pebrianto

3. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

Muhadjir Effendy ditunjuk Jokowi sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Sebelumnya dia merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla yang menjabat sejak 27 Juli 2016. Kala itu Muhadjir menggantikan Anies Baswedan.

Muhadjir Effendy jadi menteri koordinator terkaya ketiga dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Menurut data LHKPN per Desember 2021, total hartanya mencapai Rp 66,2 miliar. Adapun rincian harta Muhadjir yaitu tanah dan bangunan Rp. 53,4 miliar, harta bergerak lainnya Rp. 671,5 juta, serta surat berharga Rp. 49 juta. Selain itu, Muhadjir memiliki kas dan setara kas Rp. 10,5 miliar dan harta lainnya Rp. 1,4 miliar.

Muhadjir tidak memiliki kendaraan yang fantastis, total alat transportasi dan mesin yang dimilikinya hanya senilai Rp. 100 juta. Pasalnya Muhadjir hanya memiliki dua mobil, yakni suzuki escudo minibus tahun 1900 senilai Rp 30 juta dan Nissan Grand Livina Minibus Tahun 2011 senilai Rp 70 juta. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ini juga tercatat LHKPN tidak memiliki hutang.

Menko Polhukam Mahfud MD berjalan meninggalkan rumah duka anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar di Kemayoran, Jakarta, Ahad, 28 Februari 2021. Ia kerap menjatuhkan vonis yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

4. Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD

Mohammad Mahfud Mahmodin atau lebih dikenal dengan nama Mahfud MD merupakan seorang politisi, akademisi dan hakim. Saat ini dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024 Pemerintahan Presiden Jokowi. Mahfud MD dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 23 Oktober 2019 dan menjadi orang berlatar belakang sipil pertama yang mengemban jabatan itu.

Mahfud MD jadi Menko Kabinet Indonesia Maju dengan harta paling sedikit. Total hartanya per Desember 2021, sebagaimana dilaporkannya kepada KPK yaitu Rp 29,6 miliar. Adapun aset Mahfud MD yaitu tanah dan bangunan senilai Rp.12,015 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp 1,650 miliar, dan harta bergerak lainnya Rp 180,5 juta. Sementara kepemilikan atas kas dan setara kas Mahfud MD yakni senilai Rp15,791 miliar.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I SDA

Baca: Kisah Persahabatan Erict Thohir, Sandiaga Uno dan Muhammad Lutfi, Siapa Paling Tajir?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

9 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

11 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

15 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

17 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

20 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya