Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Febriyan

Kamis, 29 September 2022 12:33 WIB

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 September 2022. Rapat tersebut membahas penyesuain rencana kerja dan anggaran Kementerian atau Lembaga tahun 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko tidak mempersoalkan kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang merevisi aturan penerimaan taruna. Moeldoko bahkan menyatakan pernah menentang syarat tinggi badan dalam seleksi tersebut

Moeldoko bahkan mendukung kebijakan Andika tersebut. Pasalnya, prajurit TNI dipersiapkan untuk perang, bukan baris berbaris.

"Prajurit TNI disiapkan untuk perang, bukan baris berbaris, bukan untuk protokol," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis, 29 September 2022. "Jadi ketinggian itu bisa disesuaikan."

Moeldoko pun menceritakan pengalamannya ketika bertemu seorang perwira asal Prancis ketika berdinas di Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mantan Panglima TNI mengaku sempat mempertanyakan soal tinggi tubuh si perwira yang disebut tak tinggi.

"Eh kok bisa kamu pendek jadi prajurit?" kata Moeldoko menirukan pertanyaannya kala itu.

Advertising
Advertising

"Eh Moeldoko, anda ngerti enggak, kalau kita perang kita harus melewati lorong-lorong kecil, orang seperti saya ini yang bisa melewati," kata si perwira tersebut seperti ditirukan Moeldoko.

Aturan batas tinggi tubuh dan usia calon taruna dan taruni Akmil diubah

Sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa merevisi aturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020 berkaitan dengan penerimaan calon taruna untuk mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia. Dalam peraturan yang baru, minimum tinggi badan calon taruna turun dari 163 cm menjadi 160 cm sementara taruni turun dari 157 cm menjadi 155 cm.

"Perubahan itu sebetulnya lebih mengakomodasi," kata Andika dalam kanal YouTube pribadinya.

Selain itu, Andika juga mengubah aturan soal batas usia calon taruna dan taruni TNI. Sebelumnya setiap calon minimal harus berusia 18 tahun, namun kini calon taruna dan taruni yang berusia 17 tahun 8 bulan diperbolehkan ikut mendaftar.

Moeldoko disebut soal aturan tinggi tubuh bisa disesuaikan

Untuk itulah, Moeldoko menyebut prajurit sejatinya dibentuk untuk bertempur dan bukan sekedar protokoler atau baris-berbaris. Sehingga, persoalan tinggi badan bisa saja disesuaikan.

"Kalau kita lagi gizinya bagus masyarakat Indonesia tinggi-tinggi, mungkin bisa menyesuaikan. Jadi jangan jadi persoalan," kata dia.

Moledoko menyebut dirinya juga pernah membahas syarat tinggi tubuh taruna ini ketika masih jadi panglima. Kala itu, Moeldoko tidak setuju dengan rencana aturan tinggi badan taruna yang akan dinaikkan menjadi 165 sentimeter.

"Saya pernah diskusi cukup keras dengan Pak Jas almarhum dan Letnan Jenderal Suryo, mereka inginkan prajurit 165, saya enggak setuju, berdebat kami," kata Moeldoko.

Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI Marsekal Muda TNI Kusworo mengatakan proses penerimaan calon Taruna dan Taruni Akademi TNI atau Akademi Militer dilakukan sejak awal tahun 2022 dengan jumlah pendaftar sebanyak 22.553 orang. Kusworo menyebut kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu sebagai terobosan.

Berita terkait

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

9 jam lalu

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

Andika Perkasa masuk dalam enam nama potensial bakal calon Gubernur Jakarta yang berencana diusung PDIP.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

6 hari lalu

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

Pakar menyayangkan apabila Sri Mulyani harus turun untuk mengurus pemerintahan daerah kalau maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

9 hari lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

11 hari lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

12 hari lalu

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

14 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

21 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

24 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

28 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

28 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya