KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Senin, 26 September 2022 18:51 WIB

Firli Bahuri, berbincang-bincang dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam peringatan Hari Antikorupsi sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung KPK, Senin, 9 Desember 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemeriksaan oleh IDI akan memastikan kondisi kesehatan Lukas yang sebenarnya.

“Kami sudah perintahkan untuk koordinasi dengan IDI,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Alex mengatakan pemeriksaan oleh IDI itu kemungkinan dilakukan di Jayapura. Menurut Alex, pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas berobat ke luar negeri. “Apakah benar sakitnya sedemikian parah dan harus berobat ke luar negeri,” tutur Alex.

Menurut Alex, bila Lukas benar sakit parah dan tidak bisa ditangani di Indonesia, maka lembaganya akan mengizinkan ke luar negeri dengan pengawalan dari KPK.

Alex memastikan KPK akan menghargai hak-hak para tersangka, termasuk soal kesehatan. Dia mengatakan pertanyaan pertama yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan adalah soal kesehatan tersangka. “Kalau sakit, tidak akan dilanjutkan,” kata dia. Alex belum memastikan kapan dokter dari IDI akan memeriksa politikus Partai Demokrat tersebut.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Lukas Enembe kembali tidak menghadiri panggilan KPK pada Senin, 26 September 2022. Pengacara Lukas, Stefanus Roy Rening mengatakan kliennya sakit. Dia juga sempat meminta izin kepada KPK agar Lukas bisa berobat ke Singapura.

Menurut dia, Lukas Enembe sudah sakit sejak 2018. Gubernur dua periode itu rutin melakukan pemeriksaan ke Singapura. Lukas tak bisa melakukan perawatan itu lagi semenjak dicegah berpergian ke luar negeri oleh KPK.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

6 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

6 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

12 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

15 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya