TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hari ini, Senin, 26 September 2022. Mereka dijadwalkan membahas pertanggung jawaban anggaran tahun 2021 dan rencana anggaran tahun 2023.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (WAKASAU), Marsekal Madya A. Gustaf Brugman.

Saat Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup. “Kami tanyakan dulu kepada forum ini, apakah rapat ini dibuka dengan sifat tertutup atau terbuka? Tertutup? Saudara Menhan?,” ujar Meutya diiringin jawaban ‘tertutup’ oleh Prabowo.

KSAD Jenderal Dudung menyambut Prabowo sebelum masuk ke ruang Komisi Pertahanan DPR. Adapun Panglima TNI, Andika Perkasa, hadir tak lama setelah Dudung dan Prabowo memasuki ruang Komisi I.

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyebut hanya Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU), Marsekal Fadjar Prasetyo, yang belum dapat hadir dikarenakan memiliki agenda lain.

“Kita menghadirkan Menhan, Panglima TI, KASAD, KASAL, dan KASAU. Tapi saya lihat bapak KASAU tidak bisa datang hari ini karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, dan mungkin akan diwakili oleh WAKASAU kira-kira seperti itu,” kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senin, 26 September 2022.

Dia menjelaskan, kehadiran Dudung dan Andika menunjukkan tidak ada masalah dalam tubuh TNI. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam diskusi maupun implementasi di lapangan merupakan hal biasa dalam kehidupan militer.

“Memang tidak ada (masalah). Saya sudah bicara dengan Panglima maupun dengan KASAD, saya jamin tidak ada masalah. Saya 35 tahun jadi prajurit TNI, jadi itu dinamika, tidak usah dibesar-besarkan. Dalam pandangan saya TNI tetap solid,” ujarnya.

Sebelumnya, isu disharmoni di tubuh TNI mencuat setelah anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, menyatakan sikap TNI melebihi ormas karena tidak ada kepatuhan. Effendi turut menyinggung ihwal anak Dudung yang pernah gagal masuk akademi militer. Effendi kemudian meminta maaf atas pernyataannya menyebut TNI sebagai ormas sebelum dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Baca: Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR