TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh akan kembali menggelar demo tolak kenaikan BBM di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pagi ini pukul 10.00 WIB. Selain itu, demonstran juga akan menyuarakan hal lainnya.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan mereka akan membawa tiga tuntutan dalam demonstrasi hari ini. Pada tuntutan yang pertama, buruh meminta Presiden Jokowi menjalankan reformasi agraria dan kedaulatan pangan.

"Kedua menolak kenaikan harga BBM," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu, 24 September 2022.

Pada tuntutan terakhir, buruh menolak adanya Omnibus Law. Iqbal mengklaim demo itu akan diikuti sekitar 3 ribu orang.

Ketua Majelis Nasional Partai Buruh Agus Ruli mengatakan jika tuntutan tersebut tidak direspons, ia mengancam buruh akan kembali terus mengingatkan pemerintah melalui demo susulan.

"Upaya-upaya lanjutan akan dilaksanakan, seperti mempertahankan lahan, melakukan aksi di lapangan, hingga meminta pemerintah untuk mengajak buruh, petani, dan nelayan," katanya.

Gelombang demonstrasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM terus terjadi sepanjang bulan ini. Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM baik yang bersubsidi maupun non-subsidi pada 3 September lalu. Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar naik dari Rp 7.600 dan Rp 5.000 per liter menjadi Rp 10 ribu dan Rp 6.800 per liter. Kenaikan juga terjadi pada BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 perliter.

Mahasiswa, buruh, hingga berbagai kelompok masyarakat lainnya terus menyuarakan agar pemerintahan Presiden Jokowi kembali menurunkan harga BBM seperti semula.

Kenaikan harga BBM disebut telah membuat rakyat semakin menderita. Pasalnya, hal itu memicu kenaikan seluruh harga kebutuhan pokok akibat ongkos transportasi yang membumbung tinggi.

Presiden Jokowi sendiri telah mencoba mengambil langkah antisipasi dengan mengalihkan subsidi BBM menjadi berbagai skema bantuan sosial. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU) diluncurkan oleh pemerintah.

Akan tetapi, faktanya, banyak masyarakat kalangan bawah yang menyatakan tak mendapat bantuan tersebut karena nama mereka tak terdaftar sebagai penerima bantuan. Proses untuk mendaftarkan nama mereka untuk mendapat bantuan sosial itu pun dinilai cukup berbelit.

Selain di DKI Jakarta, demo tolak kenaikan BBM juga terjadi di berbagai kota lainnya di Indonesia. Khusus untuk di Jakarta, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Ali Mochtar Ngabalin, menyatakan pihaknya siap menemui demonstran untuk memberikan pemahaman kenapa harga BBM harus dinaikkan.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.