TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), organisasi masyarakat pendukung Anies Baswedan, mengkritik Presiden Jokowi yang disebut media massa asal Singapura akan mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Mereka menilai hal tersebut tak patut dilakukan oleh seorang presiden.

Sekjen SKI, Raharja Waluya Jati menyatakan pihaknya memahami Jokowi sebagai pribadi diperbolehkan untuk mengambil sikap politik. Termasuk dalam hal ini adalah mendukung atau tidak mendukung calon atau partai politik tertentu dalam Pemilu nantinya. Meski begitu, sebagai pejabat publik dukungan atau endorsement tersebut tidak sepatutnya untuk dilakukan. Sebab, pada diri Jokowi selaku Presiden melekat pula kekuasaan negara.

Raharja mengungkapkan segala tindakan yang dapat mengarah pada bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara mestinya sejauh mungkin harus dihindari.

“Tidak mungkin memisahkan diri pribadi Jokowi sebagai individu dan sebagai pejabat publik. Karena itu, beliau hendaknya menghindari sejauh mungkin kegiatan politik praktis yang dapat menjadi preseden buruk bagi praktek demokrasi di masa mendatang,” kata Jati pada siaran persnya, Kamis 22 September 2022.

Sebelumnya Sebelumnya media Singapura The Straits Times menyebut Presiden Jokowi mempertimbangkan secara serius untuk memberi dukungan kepada Prabowo pada Pilpres 2024. Hal itu tercantum dalam artikel mereka yang berjudul,'Jokowi to decide presidential hopeful he'll endorse, has no plans to run for V-P in 2024: Sources'.

Raharja mengungkapkan seluruh pejabat publik, termasuk Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, seharusnya lebih fokus pada kerja-kerja yang menjadi kewenangannya. Ia pun mengingatkan bahwa rakyat memiliki hak untuk terus mendapatkan pelayanan terbaik dari pejabat publik meskipun telah memasuki tahun-tahun politik.

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke depan dapat berjalan fair jika ada komitmen para pejabat publik untuk setia pada konstitusi dan tidak tergoda untuk menggunakan kekuasaan. Sumber daya negara yang dikelola para pejabat publik tidak boleh disalahgunakan melalui tindakan yang berlawan dengan kepentingan umum,” katanya.

SKI pada siaran persnya juga mengapresiasi adanya kekompakan tiga partai yang disebut-sebut sebagai calon koalisi pengusung Anies dalam Pilpres 2024. Ketiga partai tersebut adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pernyataan SKI itu berdasarkan pada beredarnya foto Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama Anies Baswedan dan Jusuf Kalla dalam satu bingkai. Foto itu, menurut SKI, merupakan pertanda embrio koalisi itu semakin solid.

“Meskipun hanya bertemu di dalam resepsi pernikahan, mereka seperti mengirimkan pesan kepada publik tentang kehendak untuk ‘membentuk keluarga baru’ dengan meminang Anies,” kata Jati.

Jati menyadari tidak mudahnya ketiga parpol itu menyatukan kepentingan yang ada mengingat kokohnya karakter yang dimiliki masing-masing. Namun, ia yakin, ketiga partai itu akan mengesampingkan berbagai perbedaan demi menjawab doa masyarakat yang menginginkan perubahan negeri menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, SKI pun mendorong agar NasDem, Demokrat dan PKS segera menuntaskan pembicaraan yang diperlukan dalam rangka mengusung pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden.