INFO NASIONAL – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua masyarakat bersikap tenang dan berpikiran jernih terkait masalah yang terjadi di Pondok Pesantren Gontor beberapa waktu lalu. Ia menegaskan kasus hukum yang melibatkan santri bukan berarti harus mencabut izin operasional ponpes tersebut.

Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang itu menyebut tiga alasan mengapa pemerintah dan masyarakat Indonesia hendaknya berpikiran positif dan bertekad terus menjaga keberadaan Gontor di tengah masyarakat Indonesia. Pertama, Gontor adalah pesantren modern yang mendidik dan mengajarkan pikiran-pikiran terbuka kepada para santrinya lewat materi ajar yang ada, misalnya kitab ‘’Bidayatul Mujtahid’’ karangan Ibnu Rusyd dan kitab ‘’Al-Adyan’’.

‘’Kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd ini tidak hanya mengajarkan satu mazhab, tapi semua mazhab. Itu artinya sejak remaja, calon alumni Gontor dibiasakan dengan perbedaan pendapat, keterbukaan pikiran, tidak fanatik pada satu mazhab, dan sikap toleransi. Dengan kitab Al-Adyan, Gontor mengajarkan agama-agama yang ada di tanah air pada para santrinya. Ini cocok sekali dengan falsafah Pancasila dan kondisi kebangsaan kita yang bhineka tunggal ika,’’ tutur Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, Rabu, 14 September 2022.

Alasan kedua, Gontor selama ini telah melahirkan banyak tokoh moderat yang pro politik kebangsaan, misalnya KH Hasyim Muzadi, Prof. Nurcholish Madjid, dan lain-lain. ‘’Saya tidak yakin jika budaya kekerasan dilakukan sistematis oleh pimpinan Gontor akan lahir tokoh-tokoh besar dan moderat seperti mereka,’’ kata Ahmad Basrah.

Alasan ketiga, Ahmad Basarah memberi apresiasi yang tinggi pada empat motto Gontor yakni berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Motto ini banyak diulas dalam karya akademis mulai dari skripsi sampai disertasi. Jika banyak sekolah dan institusi pendidikan di Indonesia meniru motto Gontor, hasilnya akan positif.

‘’Lewat motto itu Gontor mengarahkan para santrinya untuk bersikap rasional tapi berakhlak mulia. Ini kita butuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jika banyak warga Indonesia hanya berpikiran bebas saja tapi tidak berpengetahuan luas apalagi tidak berbudi tinggi, mereka tidak mudah diajak berbangsa dan bernegara secara sehat dan rasional, malah jadi beban negara,’’ tutur Ketua DPP PDI Perjuangan itu

Karena itu, Doktor Bidang Hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini tidak keberatan proses kematian santri Gontor dibawa ke meja pengadilan sebab hanya di sana sajalah semua bukti dan dugaan bisa diperdebatkan secara rasional.

‘’Gontor terbiasa mengajarkan para santrinya berpikiran rasional dan terbuka. Karena itu saya yakin, para pimpinan dan alumninya percaya bahwa lembaga pengadilan adalah pilihan paling rasional untuk membuktikan, apakah Gontor sebagai institusi telah bersalah, atau kasus kematian ini hanyalah akibat keteledoran anak muda saja,’’ ucapnya. (*)