TEMPO.CO, Jakarta - Abdullah Azwar Anas menyampaikan sejumlah target yang ingin dia kerjakan, usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Azwar ingin menyelaraskan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBBE) dengan anggaran jumbo di pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.

"Beliau (Jokowi) sudah menyampaikan banyak anggaran kemiskinan," kata Azwar mengutip pernyataan rekan separtainya di PDI Perjuangan tersebut, usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 7 September 2022.

Azwar menyebut ada anggaran kemiskinan mencapai Rp520 triliun yang tersebar di 16 kementerian/lembaga. Angka ini sama besarnya dengan subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar tahun ini yang juga mencapai Rp520 triliun.

"Kalau ini diintegrasikan maka hasilnya akan mendorong target percapaian sesuai dengan arahan bapak Presiden," kata Azwar yang sampai hari ini masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dikutip dari laman resmi Kemenpan RB, SPBE tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ada Tim Koordinasi SPBE Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Jokowi.

Selain menyelaraskan SPBE dengan anggaran kemiskinan, Azwar juga bertekad membangun digitalisasi struktur, budaya, dan kompetensi. "Ini sesuai dengan arahan bapak Presiden," kata dia mengulangi.

Sebelumnya, jabatan Menpan RB masih kosong setelah dua bulan lebih setelah pejabat sebelumnya Tjahjo Kumolo berpulang pada 1 Juli 2022. Jabatan menteri yang semula dipegang Tjahjo, lalu diemban Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md sebagai Pelaksana Tugas atau Plt.

PDI Perjuangan kemudian mengajukan beberapa nama pengganti Tjahjo kepada Jokowi. Setelah berdiskusi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnputri, pilihan Jokowi pun jatuh pada Azwar.

Meski sudah dilantik jadi menteri, Abdullah Azwar Anas masih rangkap jabatan sebagai Kepala LKPP untuk sementara waktu. Ia menyerahkan urusan penggantian Kepala LKPP kepada Jokowi. "Saya belum tahu, menunggu arahan Bapak Presiden," ujarnya.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.