INFO NASIONAL - Presiden Joko Widodo mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak subsidi pada Sabtu, 3 September 2022. Harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar kini menjadi Rp 10 ribu per liter dan Rp 6.800 per liter.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari kejolak harga minyak dunia," kata Presiden Joko Widodo. "Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN."

Sejatinya, pemerintah tidak benar-benar mencabut subsidi dari harga BBM yang telah disesuaikan tadi. Masih ada porsi subsidi, meski angkanya tidak sebesar sebelumnya. Mari kita cek harga asli atau harga keekonomian Pertalite dan Solar dibandingkan dengan harga yang sudah disesuaikan.

Harga keekonomian Pertalite adalah Rp 14.800 per liter. Namun BBM subsidi ini sekarang dijual Rp 10 ribu per liter. Artinya, masih ada subsidi pemerintah sebesar Rp 4.800 per liter. Begitu juga dengan solar yang harganya saat ini Rp 6.800 per liter. Padahal, harga aslinya Rp 16.600 per liter. Jadi, tetap ada subsidi pemerintah sebesar Rp 9.800 per liter.

Pemerintah terpaksa menyesuaikan harga BBM subsidi karena di APBN, anggaran subsidinya melonjak sampai tiga kali lipat. Dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan terus meningkat seiring dengan kenaikan harga minyak dunia. Satu lagi yang membuat kebijakan subsidi BBM menjadi dilematis adalah, lebih dari 70 persen subsidi tersebut justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

"Semestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," kata Presiden Joko Widodo. Itu sebabnya, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM bagi masyarakat miskin dan transportasi umum supaya lebih tepat sasaran. Total BLT BBM yang diberikan pemerintah sebesar Rp 24,17 triliun.

Ada tiga kategori penerima BLT BBM. Pertama, menyasar 20,65 juta kelompok atau keluarga miskin senilai Rp 12,4 triliun. Kedua, BLT BBM untuk 16 juta pekerja berpenghasilan rendah senilai Rp 9,6 triliun. Ketiga, dana senilai Rp 2,17 triliun untuk subsidi transportasi di daerah, sopir ojek, nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya. "Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran," kata Presiden Joko Widodo. "Subsidi harus menguntungkan masyarakat yang kurang mampu." (*)