Legiun Veteran Republik Indonesia Jangan Dilupakan

Rabu, 17 Agustus 2022 20:39 WIB

Nurhasan (depan), ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) kota Tangerang Selatan pada Hari Pahlawan, Rabu 10 November 2021. Tempo/Muhmamad Kurnianto

TEMPO.CO, Jakarta - Pernahkah Anda melihat seorang lanjut usia berseragam batik, berpeci kuning tua dengan lencana bintang dilingkupi padi dan kapas? Mereka adalah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Orang-orang yang sangat berjasa mengangkat senjata untuk membela negara.

LVRI merupakan satu-satunya organisasi penghimpun massa veteran di masa kemerdekaan Indonesia sebagaimana Keputusan Presiden tahun 1957. Sedangkan LVRI diatur secara khusus dalam UU Veteran.

Setiap orang yang mendapatkan penghargaan gelar kehormatan sebagai veteran tergabung dalam suatu organisasi LVRI. LVRI adalah warga negara yang pernah berjuang dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran dalam mempertahankan dan membela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Akan halnya UU Nomor 15 tahun 2012 Tentang Legiun Veteran, menjelaskan bahwa mereka aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melaksanakan misi perdamaian dunia. Mereka memiliki watak revolusioner yang berkewajiban untuk mengamalkan apapun yang berhubungan dengan Pancasila dan menentang segala isme yang bertentangan dengan kemerdekaan.

LVRI telah melaksanakan sepuluh kongres sejak tahun 1956 hingga Oktober 2012. Kongres pertamanya diselenggarakan pada 22 Desember 1956 - 2 Januari 1957 di Decca Park, Jakarta. Saat itu, Gedung dipenuhi oleh 2300 Veteran dari seluruh Indonesia.

Kongres ini menyepakati bahwa LVRI merupakan satu-satunya badan yang mewakili kelompok Veteran yang dimulai pada 1 Januari 1957, serta terhubung dengan berbagai instansi Pemerintah dan organisasi Veteran Internasional. Setelahnya LVRI tetap aktif melakukan kongres-kongres lainnya yang dihadiri oleh para veteran lokal dan luar Indonesia.

Kongres terbaru diselenggarakan pada 7 - 11 Oktober 2012 di Jakarta. Hasil kongres ini menetapkan Letjen TNI (Purn) Rais Abin sebagai ketua umum DPP LVRI periode 2012-2017. Pada kepengurusan 2017-2022, Presiden Joko Widodo melantik Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun sebagai Ketua Umum LVRI. Letjen TNI (Purn.) H. Soekarto juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat LVRI dan Marsda TNI (Purn) F.X. Soejitno yang masing-masing dilantik sebagai Wakil Ketua Umum.


Syarat Veteran

Saat ini, LVRI menaungi banyak anggota Veteran. Meskipun banyak yang mengaku sebagai seorang Veteran, namun menurut undang-undang, ada lima persyaratan seseorang berhak mendapatkan gelar dan tanda pengenal sebagai veteran. Yaitu:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang aktif berjuang dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran pada revolusi fisik 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.

2. Warga Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963.

3. Warga Negara Republik Indonesia yang secara aktif melakukan tugas dwikomando rakyat (Dwikora) di berbagai operasi dan pertempuran kesatuan bersenjata.

4. Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain.

5. Warga Negara Republik Indonesia yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando dalam menghadapi pihak atau negara lain.


FATHUR RACHMAN

Baca juga:
Hari Pahlawan, Cerita Veteran Ikut Perang Bersama Jenderal Soedirman di Yogya

Advertising
Advertising

Berita terkait

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

3 jam lalu

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza

Baca Selengkapnya

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

4 jam lalu

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina

Baca Selengkapnya

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

6 jam lalu

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.

Baca Selengkapnya

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

8 jam lalu

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

Para ahli PBB mendesak penjajah Zionis Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap Gaza, dan menuntut ekspor senjata ke Israel "segera" dihentikan.

Baca Selengkapnya

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

2 hari lalu

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel

Baca Selengkapnya

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

3 hari lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

3 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

3 hari lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

3 hari lalu

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.

Baca Selengkapnya

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

4 hari lalu

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980

Baca Selengkapnya