Kapolri Minta Semua Pihak Waspadai Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

Reporter

Antara

Minggu, 7 Agustus 2022 09:12 WIB

Kapolri berkunjung ke Ponpes Al Falah Kediri. Tempo/Hari TW

TEMPO.CO, Kediri - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai politik identitas menjelang Pemilu 2024. Ia mengkhawatirkan hal tersebut bisa memicu terjadinya perpecahan. Hal tersebut disampaikan saat bersilaturahmi dengan kiai di Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

"Indonesia sudah masuk tahun politik. Jadi, saya tentunya harus dalam posisi selalu mengingatkan bahwa di tahun 2019, tanpa kita sadari politik identitas terjadi, sehingga menyebabkan perpecahan. Tentunya di 2024 (Pemilu 2024) ini kita jaga masyarakat agar tidak terpengaruh, terpecah karena adanya politik identitas," kata Sigit di Kediri, Jawa Timur, Sabtu 6 Agustus 2022.

Kapolri mengatakan perpecahan atau polarisasi akibat politik identitas pada 2019 terjadi di mana-mana. Bahkan, sampai saat ini suasana tersebut masih ada.

"Bagaimana masyarakat kita yang terkenal toleran, gotong royongnya bagus saat ini berubah. Misalnya, memilih Presiden, berbeda dengan tetangga yang tadinya setiap hari bersapa saat ini mungkin tidak mau," katanya.

Ia menambahkan mau tidak mau juga harus disadari bahwa Pemilu 2024 sudah tinggal selangkah lagi. Untuk itu, ia berharap tidak terjadi masalah di masyarakat.

"Saya tekankan dan tentunya saya punya iktikad tidak akan bisa maksimal selain dibantu ulama. 2024 kita jaga masyarakat agar tidak terpengaruh, terpecah karena adanya politik identitas," ujar dia.

Sigit berharap calon kepala negara nantinya turut serta mendamaikan masyarakat dengan adu program positif sehingga masyarakat melihat apa yang dikampanyekan tersebut cocok. Jika cocok pada figur tersebut, tentunya akan memilihnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh adanya beragam isu yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Masyarakat juga harus cerdas dan tidak terpengaruh berbagai macam informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoaks.

"Jangan sekali kita biarkan ada yang membuat terpecah belah, SARA, ujaran kebencian, hoaks. Itu tidak boleh terjadi lagi. Tugas kita mengingatkan. Jika ada yang masuk ke telepon seluler (hoaks), kita hapus," kata dia.

Ia optimistis jika negara terjaga dari beragam isu hoaks maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik termasuk mampu menjaga inflasi.

"Kuncinya, mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu perlu stabilitas keamanan, kerja keras masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Gus Kautsar, pengasuh PP Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri mengatakan kunjungan Kapolri adalah untuk silaturahmi.

Kapolri juga meminta bantuan ulama untuk ikut serta mengamankan situasi menjelang Pemilu 2024. "Kami dimintai bantuan untuk mengamankan situasi, ikut menyemangati. Yang paling prinsip kita amankan situasi persiapan tahun politik dengan menjaga keamanan. Prinsipnya, sangat percaya santri punya kemampuan ikut mengamankan tahun-tahun politik," kata Gus Kautsar.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi dua pesantren di Kediri, yakni Pondok Pesantren Al Falah Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri serta PP Lirboyo, Kota Kediri.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

8 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

14 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

15 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

2 hari lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

2 hari lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Kapolri Beberkan Tugas Tokoh Buruh Andi Gani Nena Wea yang Diangkat jadi Staf Ahli

2 hari lalu

Kapolri Beberkan Tugas Tokoh Buruh Andi Gani Nena Wea yang Diangkat jadi Staf Ahli

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan alasannya mengangkat tokoh buruh, Andi Gani Nena Wea, sebagai salah satu staf ahlinya.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

2 hari lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Penyidikan Kematian Brigadir RA Disetop, Ini Kata Kapolri

2 hari lalu

Penyidikan Kematian Brigadir RA Disetop, Ini Kata Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons perihal penghentian penyidikan kasus kematian Brigadir Ridhal Ali Tomi atau Brigadir RA

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

2 hari lalu

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea ditunjuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Staf Ahli Kapolri. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya