TEMPO.CO, Yogyakarta - Relawan dan donatur Dapur Umum Buruh Gendong Yogyakarta mengajukan gugatan sengketa informasi kepada eks pendiri gerakan itu M Berkah Gamulya ke Komisi Informasi Daerah Yogyakarta.

Hari ini, sidang lanjutan gugatan itu kembali digelar setelah sepekan lalu digelar sidang agenda pemeriksaan awal sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Daerah Yogyakarta.

Gerakan Dapur Umum Buruh Gendong adalah gerakan yang didirikan untuk membantu buruh gendong di pasar-pasar tradisional skala besar Yogyakarta. Gerakan ini didirikan saat pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.

Mereka beroperasi sejak 19 Oktober 2020 hingga Januari 2022. Gerakan ini membagikan nasi bungkus kepada perempuan buruh gendong Pasar Beringharjo, Gamping, Giwangan, dan Kranggan yang terdampak Pandemi Covid-19.

Untuk membiayai kegiatan ini mereka membuka donasi lewat berbagai media, salah satunya adalah lewat platform kitabisa.com. Namun gerakan ini kemudian mengalami gonjang ganjing pada Januari 2022.

Lewat rapat internal pada 1 Januari 2022 para relawan mendesak Berkah Gamulya untuk membuka laporan keuangan yang selama ini diterima oleh mereka.

"Kami menuntut transparansi laporan keuangan yang tidak segera mendapat tanggapan," kata Elanto Wijoyono, perwakilan relawan dan donatur Dapur Umum Buruh Gendong pada Senin, 25 Juli 2022. Dalam rapat itu, Berkah Gamulya pun diminta mundur oleh para relawan.

Dugaan laporan keuangan selama setahun lebih yang tidak transparan itu membuat Elanto mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Yogyakarta.

Elanto dan para penggugat menghitung dana yang terhimpun mencapai lebih dari Rp 800 juta, selain donasi dalam bentuk bahan makanan, barang, dan peminjaman kendaraan.

Donatur Tak Peroleh Perincian Penggunaan Dana

Tempo menerima surat somasi donatur yang meminta transparansi laporan penggunaan donasi terhadap M. Berkah Gamulya yang bertanda tangan 23 orang. Mereka di antaranya terdiri dari dosen, aktivis, dan pegiat sosial.

Surat tertanggal 7 April 2022 itu menyebutkan sejak awal publikasi penggalangan dana hingga kini, para donatur tidak pernah memperoleh data rinci tentang jumlah dana dan donasi barang yang terkumpul. Selain itu, mereka juga mempertanyakan penggunaan donasi tersebut.

<!--more-->

Satu di antara peneken somasi tersebut adalah dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, A.B Widyanta. Mewakili Keluarga Mahasiswa Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Widyanta memprotes bukti yang tidak bisa diverifikasi ihwal penggunaan donasi berupa uang dan barang. Dia menyebutkan publikasi laporan penggunaan uang donasi berupa poster elektronik yang diunggah di media sosial dan dikirimkan kepada sejumlah donatur tidak satupun mencantumkan data menyeluruh.

Menurut dia, donatur tidak pernah memperoleh pertanggungjawaban
kegiatan yang berisi laporan penggunaan dana publik yang akuntabel dan kredibel, dari pengelolaan Dapur Umum Buruh Gendong. "Kegiatan itu ditujukan untuk kepentingan publik, menggunakan sumber dana publik, maka sangat penting mengungkapkannya secara terbuka kepada publik," ujar Widyanta.

Para penggugat juga menuding Berkah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, yakni penggunaan mobil dan sewa warung. "Mirip yang terjadi di ACT (Aksi Cepat Tanggap)," kata Elanto.

Hal itu merujuk pada gerakan baru yang diusung Berkah bernama Dapur Umum Keliling-Emergency Foodtruck.

Menurut Elanto, mobil keliling berstempel emergency foodtruck dapur keliling itu statusnya tidak jelas sejak awal pengadaan. Dia mengatakan pembelian mobil itu menggunakan bagian dana dari donasi untuk dapur umum buruh gendong perempuan.

Belakangan, status kepemilikan mobil diduga beralih kepada M. Berkah Gamulya. Tudingan itu mengacu pada pelat nomor mobil Xenia itu yang berganti dari AB 1429 SI menjadi AB 1264 XG. Mobil itu dibeli dengan uang donasi sebesar Rp 75 juta.

Elanto mengatakan, dugaan penyalahgunaan sewa warung itu terjadi sejak Oktober 2021. Dia menuding Berkah Gamulya mencampur aset dapur dan warung pribadi, misalnya belanja bahan kebutuhan warung.

Berkah Gamulya Membantah

Mendapat tudingan seperti itu, M Berkah Gamulya mengungkapkan bantahannya. Dia menyatakan tidak bisa cepat menyelesaikan laporan pertanggung jawaban keuangan karena langsung bekerja bersama tim Dapur Keliling begitu Dapur Umum ditutup.

Dia mengklaim butuh waktu untuk merapikan catatan keuangan beserta bukti-bukti transaksi Dapur Umum.

<!--more-->

Eks Direktur Eksekutif Bung Hatta Award itu pun tak terima dengan keputusan rapat internal pada 1 Januari 2022 yang mendesak dia menghentikan Dapur Umum beserta semua kanal donasinya karena harus ada evaluasi dan laporan pertanggung jawaban keuangan.

"Saya walk out di tengah rapat yang berjalan tidak sehat dan mirip persekusi," kata dia.

Menurutnya, tidak ada urgensi menghentikan Dapur Umum yang berjalan lancar sesuai kebutuhan buruh gendong. Dia justru menuding eks-relawan Dapur Umum tidak aktif membantunya. Gerakan relawan itu dia tuduh bagian dari pembunuhan karakter pribadi dan mengancam keberlangsungan kegiatan Dapur Umum.

Tapi, karena desakan para relawan itu, Berkah akhirnya menutup semua kanal donasi pada 4 Januari 2022. Berkah kemudian membuat surat pada 8 Januari 2022 yang berisi penolakan keputusan rapat yang memintanya menghentikan kegiatan Dapur Umum. Ia tetap melanjutkan kegiatan Dapur Umum hingga Maret 2022.

Menurut dia, sejumlah relawan Dapur Umum yang masih bergabung langsung melanjutkan kegiatan sosial serupa dengan nama Dapur Keliling-Emergency Foodtruck pada 1 April 2022.

Selain tetap memberi makan gratis untuk buruh gendong di 4 pasar Jogja, Dapur Keliling juga membantu dapur umum di lokasi-lokasi pengungsian bencana alam. Selama lebih dari 3 bulan beroperasi (April-Juli 2022), Dapur Keliling telah menyalurkan 4.141 porsi makanan gratis, termasuk untuk korban banjir rob di Semarang dan
Pati, Jawa Tengah.

Ihwal status mobil, menurut Berkah, Kitabisa melakukan optimasi donasi untuk Dapur Umum di internal channel mereka pada Oktober-September 2021. Kitabisa pada 22 September 2021 mendapatkan Rp 100 juta. Tim Kitabisa mempersilakan Dapur Umum mengalokasikan dana tersebut untuk pembelian mobil operasional untuk distribusi makanan.

Dia mengatakan, dapur Umum lalu membeli satu unit mobil bekas merk Daihatsu Xenia Tahun 2011 seharga Rp 87 juta. Pajak mobil tersebut akan habis pada September 2022 sehingga perlu ada orang yang bertanggung jawab atas penggunaan mobil operasional itu. Berkah kemudian melakukan proses balik nama BPKB mobil atas nama dirinya.

Selain alasan pembayaran pajak, Berkah juga menuduh sejumlah eks relawan Dapur Umum pernah menggunakan mobil tersrbut selama 65 hari dan tidak mengembalikannya. Dia menyebut, eks relawan itu menyimpan STNK mobil tersebut.

Baca juga: KPK: Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Rugikan Negara Rp 31 Miliar

SHINTA MAHARANI