INFO NASIONAL - Ketua MPR, Bambang Soesaty, bersama pimpinan MPR lainnya memastikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Pokok-pokok haluan Negara (PPHN) akan dihadirkan sebagai Bintang Pengarah Bangsa Indonesia tanpa melalui Amandemen konstitusi. MPR periode 2019-2024 akan melakukan terobosan melalui konvensi ketatanegaraan.

Menurut hasil kajian Badan Pengkajian MPR, bentuk hukum PPHN yang paling tepat dilakukan melalui Ketetapan MPR. Menghadirkannya tidak perlu melakukan amandemen konstitusi, karena bisa dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan. Dalam kaitan itu diperlukan kesepakatan delapan lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga Kepresidenan.

"Karena itu pada Sidang Tahunan MPR RI 2022 yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus mendatang, MPR RI akan membentuk Panitia Ad Hoc sebagai alat kelengkapan MPR yang berwenang menyiapkan rancangan keputusan MPR. Salah satunya untuk menyiapkan Konvensi Ketatanegaraan, agar Indonesia bisa segera memiliki PPHN, tanpa harus terlebih dahulu mengamandemen konstitusi," ujar Bamsoet usai Rapat Konsultasi antara Pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Kamis, 14 Juli 2022. Turut hadir para pimpinan MPR RI antara lain, Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nurwahid, dan Fadel Muhammad.

Selain membentuk Panitia Ad Hoc, Bamsoet melanjutkan, Sidang Tahunan MPR 2022 telah disepakati mengikuti pola tahun lalu jika situasi pandemi covid-19 masih mngkhawatirkan.

Direncanakan, Presiden akan hadir memperingati hari Konstitusi sekaligus memperingati HUT MPR ke-77 pada 18 Agustus mendatang. Peringatan ini bukan hanya sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi tanggung jawab sejarah, untuk meneguhkan arah cita-cita Indonesia merdeka. Sekaligus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penetapan barometer, mengenai sejauh mana pelaksanaan konstitusi dan capaiannya dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Jika selama ini Hari Konstitusi hanya diperingati oleh MPR, untuk tahun ini diharapkan juga bisa diperingati oleh seluruh warga bangsa. Termasuk oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara, dalam satu rangkaian dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia," kata Bamsoet.

Selanjutnya, MPR juga akan membentuk Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia. Rencana ini telah mendapatkan dukungan dari Raja Arab Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi Mr. Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen Maroko Mr. Hakim Benchamach, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Issa, dan para duta besar negara sahabat, seperti Duta Besar Kerajaan Maroko, Republik Yaman, Republik Islam Iran, Qatar, Kerajaan Bahrain dan Kesultanan Oman.

"Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia ditargetkan terbentuk pada akhir tahun 2022. Proses pembentukannya akan dilakukan di Gedung Asia-Afrika, Bandung. Mengingat tempat tersebut sangat bersejarah sebagai tempat lahirnya Konferensi Asia Afrika, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia," ujar Bamsoet. (*)