Sutiyoso Mengaku Tidak Tahu Soal Upah Pungut

Reporter

Editor

Rabu, 18 Februari 2009 18:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengaku tidak tahu menahu mengenai peraturan upah pungut yang terjadi pada masa kepemimpinannya. "Saya tidak tahu, peraturan itu kan sudah ada sejak 1979," kata Sutiyoso di Gedung MK, 18 Februari 2009.

Peraturan upah pungut diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2002. Aturannya, petugas pemungut pajak berhak menerima lima persen dari jumlah pajak yang dikumpulkan. Kenyataannya, petugas hanya menerima 30 persen dari yang seharusnya. Sisanya justru mengalir kepada para pejabat.

Di DKI Jakarta, upah pungut mengalir kepada anggota dewan. Penggunaan uang pungut sebagai insentif anggota dewan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005. Porsi dewan adalah 5 persen dari upah pungut sebesar 3,75 persen anggaran daerah. Peraturan itu disahkan semasa Sutiyoso menjabat sebagai Gubernur.

"Saya tidak tahu kenapa di Jakarta mengalir ke DPRD. Ini kan terjadi di seluruh Indonesia," kata dia. Menurutnya keputusan itu dibuat dengan payung hukum yang jelas.

Ditanya mengenai uang yang diterimanya saat menjadi gubernur, Sutiyoso hanya diam. Dia melangkah cepat memasuki mobilnya yang terparkir di halaman samping Mahkamah Konsitusi.

FAMEGA SYAVIRA

Berita terkait

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.

Baca Selengkapnya

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.

Baca Selengkapnya

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Baca Selengkapnya

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.

Baca Selengkapnya

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.

Baca Selengkapnya

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.

Baca Selengkapnya

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.

Baca Selengkapnya

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

14 Juli 2019

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.

Baca Selengkapnya

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

7 Februari 2019

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.

Baca Selengkapnya

Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

28 September 2018

Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.

Baca Selengkapnya