Suharso: KIB Akan Siapkan Program Sebelum Usung Capres 2024

Selasa, 28 Juni 2022 06:43 WIB

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan melakukan pengenalan program kepada publik sebelum memutuskan untuk mengusung nama capres 2024.

"Jadi kita ingin menawarkan program, program itulah yang menjadi cot-tail effect, program itulah yang kemudian akan ditawarkan kepada publik, supaya publik tau, oh programnya KIB itu ini, 1, 2, 3. Ini sebentar lagi kita akan mengenalkan program-program kita, bukan mengenalkan orang-orang," kata Suharso Monoarfa saat melakukan kunjungan ke kantor Tempo, Senin 27 Juni 2022.

Saat partai lain sedang sibuk melakukan rancangan mengenai pengusungan calon presiden, Koalisi Indonesia Bersatu justru sedang bersiap mengenalkan program-program yang akan disampaikan kepada publik.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN). dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan pihaknya percaya terhadap program yang nantinya disepakati.

"Kita percaya dengan program," katanya.

Advertising
Advertising

Suharso mengatakan KIB akan memperkenalkan master program rancangannya kepada capres dan cawapres yang datang untuk berkoalisi asalkan mereka dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KIB.

"Jadi boleh nggak kalau ada presiden dan wakil presiden yang akan datang mau masuk di koalisi? Kita bilang iniloh master program kita, apakah anda bisa melakukan ini atau tidak? kalau anda tidak bisa melakukan ini ya maaf, tetapi kalau anda bisa melakukan ini dengan syarat-syarat silahkan anda mau adjustment seperti apa, monggo," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa koalisi ini dibentuk berdasarkan kesepakatan untuk tidak buru-buru dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Kita sepakat untuk tidak membicarakan siapa presiden dan wakil presiden sampai nanti akan kita tentukan bersama. Jadi kita punya kesepakatan presiden dan wakil presiden bukan suatu isu yang akan kita bicarakan," katanya.

"Jadi kalau dari awal kita membicarakan presiden dan wakil presiden maka koalisi itu tidak akan pernah terbentuk," tambahnya.

Disisi lain, kesepakatan penundaan pembicaraan soal capres dan cawapres yang dilakukan KIB, diharapkan akan memberikan peluang kepada siapapun untuk bisa menjadi capres dan cawapres untuk pemilu 2024 mendatang dengan persyaratan tertentu.

"Kita tentu ada requirement, bisa saja dari dalam dan dari luar, bisa saja kombinasi dari dalam dan dari luar, tapi belum kita tentukan,"

Menurutnya yang menjadi penggerak utama bagi koalisinya saat ini adalah program yang bertujuan untuk memajukan negara ini.

"Jadi yang penting adalah yang menjadi prime mover, yang menjadi lokomotif itu adalah program, untuk menarik negeri yang kita cintai itu semakin maju," ujarnya.

"Siapa yang bisa memimpin itu? kita lihat nanti," tambahnya.

RAHMA DWI SAFITRI

Baca: Suharso Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Bukan Sekoci Untuk Ganjar Pranowo

Berita terkait

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

13 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

16 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

22 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

23 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

1 hari lalu

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

1 hari lalu

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

1 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

1 hari lalu

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

Anies-Muhamin dikabarkan menuju ke Aceh untuk mengikut agenda bersama meski Timnas Amin sudah bubar.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

1 hari lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya